Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia saat diwawancarai. PALAPAPOS/Yudha.
KOTA BEKASI - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Atas penetapan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia.
Salah satu point dari SE tersebut yakni mengingatkan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk tidak melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
Larangan ini sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
Atas Surat Edaran (SE) tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi pun sudah mengeluarkan sekaligus memberikan surat imbauan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad agar tidak melakukan penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan calon Wali Kota pada Pilkada Serentak 2024.
"Ya kami Bawaslu Kota Bekasi sudah mengeluarkan surat imbauan ke Pj Walikota perihal tersebut," ungkap Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, Rabu (17/4/2024).
Terlebih ungkapan tersebut pun diperkuat dengan pernyataan yang dilontarkan anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty. Dan terlebih Teh Lolly, sapaan akrab nya menyebutkan rotasi mutasi sebelum Pilkada bisa dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.
"Itu pasti masuk dugaan pelanggaran yang sifatnya administrasi pemilu. Nanti kita cek lagi," katanya.
Lebih lanjut, Teh Lolly pun mengaku sudah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dengan nomor surat 438/PM/K1/03/2024 sebagai imbauan terkait larangan bagi kepala daerah, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia, untuk melakukan mutasi pegawai mulai tanggal 22 Maret 2024 hingga berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
Penulis : Yudha.
Comments
Leave a Comment