Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi, Maksum Al Farizi. PALAPA POS/Yudha.

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi periode 2024-2029. Hal itu diperkuat dengan kedatangan beberapa masyarakat ke DPC PKB Kota Bekasi untuk mengambil formulir Bakal Calon (Balon) Wali Kota Bekasi pada Senin (13/5/2024) kemarin.

Namun tidak butuh waktu lama, Uu Saeful Mikdar dilaporkan ke lembaga anti rasuah oleh LSM Triga Nusantara (Trinusa) Kota Bekasi atas dugaan korupsi dari pengadaan dan pembangunan yang dilakukan Disdik Kota Bekasi melalui e-catalog.

Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi, Maksum Al Farizi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan kasus tersebut.

"Ya kita memang melaporkan persoalan ini ke KPK, dari pengadaan dan pembangunan yang dilakukan Disdik Kota Bekasi melalui E-Katalog. Biar lah nanti penyidik yang panggil Kepala Dinasnya Uu Saeful Mikdar sebagai penanggung jawab," ucapnya, Rabu (15/5/2024).

Dirinya menyebut, langkah ini sebagai pembuktian bahwasanya Disdik Kota Bekasi semenjak dikepalai Uu Saeful Mikdar banyak masalah dan banyak penyelewengan anggaran.

"Kan suruh buktikan datanya, Ya kita buktikan, kita serahkan ke KPK. Setelah itu kita tunggu dan akan melakukan gerakan aksi. Biar semua ini menjadi terang benderang, agar pengadaan alat pendidikan dan pembangunan sekolah di kota Bekasi lebih baik," tegas Mandor Baya.

Sebelumnya, LSM Trinusa Kota Bekasi mencium aroma dugaan korupsi dari berbagai kegiatan APBD yang di gelar via e-catalog dalam pelaksanaan Anggaran tahun 2022 sampai 2024 Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dari hasil investigasi LSM Trinusa, jadi modus operandinya memberikan proyek via e-catalog kepada rekanan (pemborong) yang di jadikan langganan untuk mengerjakan berbagai kegiatan

BACA JUGA : Ditengah Proses PPDB, Kadisdik Kota Bekasi Berniat Jadi Kepala Daerah

Modus yang dilakukan Disdik Kota Bekasi yaitu melakukan negosiasi ke sejumlah rekanan dimana teknis pelaksanaannya sebelum diseleksi. Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi Mandor Baya menyebutkan, pada tahun 2022 dinas pendidikan melakukan kegiatan dengan proses E-katalognya sebanyak 155 paket proyek dengan total jumlah anggaran sebesar Rp 65 milyar lebih.

Serta pada tahun 2023 ada sebanyak 295 paket proyek dengan jumlah total anggaran mencapai Rp 39 miliar lebih dan tahun 2024 dinas pendidikan juga melaksanakan kegiatan dgn sistem E-katalog sebayak 60 paket proyek dengan total anggaran Rp 6 miliar lebih.

"Ini yang menjadi perhatian kami dan kami harap persoalan ini menjadi terang benderang. Kami juga berencana melaporkan data ini ke APH agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang terkait penunjukan langsung pemborong rekanan yang diduga bersahabat dengan Kadisdik Uu Saeful Mikdar," tegas Mandor Baya.

Penulis : Yudha.

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Postingan Akun Facebook Rambo Hutasoit Diadukan ke Polres Taput

TAPANULI UTARA - Postingan akun media sosial Facebook Rambo Hutasoit diadukan oleh ke Polres Tapanuli Utara, Kamis (16/5/2024) oleh Rudi Zainal Sihombing, SH,MH selaku kuasa h

Langgar Administratif, Bawaslu Kota Bekasi Tetapkan Lukman Bersalah

KOTA BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menetapkan Ketua PPK Bekasi Timur non-aktif, Muhammad Lukman hanya sebatas pelangga

PPK Pebayuran Langgar Administratif Pemilu, KPU Sedang 'Godok' Sanksi

KABUPATEN BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi tetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran melanggar administratif Pemilu. Hal i

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, GMNI Bekasi Laporkan KPU Kota Bekasi ke DKPP

KOTA BEKASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi diduga lakukan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dengan melibatkan beberapa oknum anggota Paniti

Terlapor B.N Kholik dan Irfan Mangkir Dari Panggilan Bawaslu

KABUPATEN BEKASI - Terkait kasus dugaan pelanggaran administratif yang terjadi diwilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Usai di Non-Aktifkan, Ketua PPK Bekasi Timur Terancam Pelanggaran Pidana Pemilu

KOTA BEKASI - Atas dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur berinisial L, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi l