Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, YY saat terjerat kasus korupsi. PALAPA POS/Yudha.

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan excavator standar dan bulldozer tahun anggaran 2021 saat  YY menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kamis (4/1/2024).

"Adapun 4 orang yang menjadi tersangka oleh tim penyidik tindak pidana korupsi kejaksaan negeri bekasi yakni saudara T selaku PPK PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat itu, Saudara IP selaku pelaksana pekerja atau kontraktor, saudari DA selaku PPTK atau PNS, terakhir saudara YY selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat itu," ungkap Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Yadi Cahyadi.

Selain itu, ia pun menjelaskan, bahwa dugaan korupsi tersebut berasal dari dana Bantuan Provinsi (Banprov) DKI Jakarta dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp 22 miliar lebih.

"Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap 4 orang terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 22 miliar lebih," pungkasnya.

Lebih lanjut, atas kasus dugaan korupsi tersebut, Yadi Cahyadi mengungkapkan bahwa kerugian keungan yang dialami negara mencapai Rp 5 miliar lebih. Terlebih ke 4 orang tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999.

"Adapun kerugian negara dalam perkara ini berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat Kota Bekasi mencapai Rp 5 miliar lebih," ujarnya.

Adapun kerugian yang dialami negara, Yadi menyatakan tersangka YY sudah selesai mengembalikan, namun hal tersebut tidak bisa memberhentikan proses hukum yang sedang berjalan.

"Terkait pengembalian sudah dilakukan oleh tersangka, namun pada saat penyidikan. Namun menurut Undang-undang tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus sifat melawan hukum nya dan proses tetap berjalan," tutupnya.

Penulis : Yudha.

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.

Ade Puspitasari Anak Rahmat Effendi Dipanggil KPK Terkait Dugaan Pencucian Uang

KOTA BEKASI - Usai ayahnya Rahmat Effendi di vonis terpinana yang sebelumnya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersangka dugaan korupsi, kini sang anak Ade Puspita