TAPUT - Kabupaten Tapanuli Utara dibawah pemerintahan Bupati Nikson Nababan kembali mengukir prestasi cukup gemilang didalam tata kelola keuangan. Untuk kempat kalinya secara beruntun, Taput raih penghargaan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaa (LHP ) atas pemeriksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah ( LKPD ) tahun anggaran 2017 diserahkan oleh anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, MT kepada 17 pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara termasuk Taput di Kantor BPK Perwakilan Sumut, Medan Kamis ( 24/5/2018).

Angota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan agar seluruh Kabupaten/Kota memperhatikan penyajian LKPD atas 4 hal, yakni LKPD sesuai SAP, kecukupan data, standar pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan sesuai dengan amanat undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan James Simanjuntak yang turut hadir menerima penghargaan bersama Watua DPRD Reguel Simanjuntak, Kepala Inspektorat Manoras Taraja, Kabag Umum Sasma Situmorang dan lainnya menyampaikan terima kasih atas peran semua stake holder.

“Ini berkat kerjasama semua perangkat daerah dalam menyajikan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, transparansi," katanya.

James mengatakan dengan raihan empat kali WTP dari BPK RI maka tingkat pengawasan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban sudah semakin meningkat standarnya.

“Opini WTP di berikan ketika BPK menilai daerah dalam menyajikan keuangan tepat waktu dan mengikuti atauran serta kepatuhan. Tentunya dengan penghargaan ini kita akan mendapatkan reward berupa insentif berbentuk pembangunan," ujarnya.

James menambahkan, tentunya prestasi ini tidak terlepas dari peran Bupati Nikson Nababan.

“Yang dinilai BPK LKPD tahun 2017, nah itu yang menjalanka roda pemerintahan Nikson Nababan yang sekarang sedang cuti akibat mencalonkam di konstentasi pilkada," tukasnya.

Kepala Inspektirat Manoras Taraja menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi seluruh perangkat daerah.

“Kita mampu bersinergi sehingga LKPD tahun 2017 tepat waktu dan memenuhi azas kepatuhan. Semoga ditahun mendatang tetap dipertahankan dan semakin meningkat standarisasinya," tukasnya. (Als)