KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi secara resmi meluncurkan sembilan armada Bus Trans Bekasi Keren (BEKEN) sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat.

Namun, peluncuran tersebut memicu penolakan dari sejumlah sopir angkutan kota (angkot) yang merasa keberadaan bus digital ini mengancam mata pencaharian mereka. Penolakan datang dari sopir angkot trayek K.25, K.30, K.01, K.10, dan K.07.

Pada Selasa (10/2/2026), para sopir angkot sempat memadati separuh Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Stadion Patriot Chandrabhaga, untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Tidak puas dengan jawaban dari Pemerintah Kota Bekasi, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kota Bekasi.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi dan keberatan yang disampaikan para sopir angkot serta Organda Kota Bekasi.

“Saya sudah meminta Ketua Komisi II untuk memanggil Dishub Kota Bekasi. Dishub harus bisa menjelaskan kepada masyarakat dan DPRD terkait launching Bus Trans BEKEN ini,” ujar Sardi.

Ia menambahkan, DPRD akan menyusun rekomendasi setelah pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan dilakukan.

“Kami tidak bisa memutuskan secara sepihak terkait operasional Bus Trans BEKEN karena itu ranah eksekutif. Namun DPRD akan memperjuangkan aspirasi para sopir angkot dan membuat rekomendasi sesuai tuntutan mereka,” tandasnya.

Sardi berharap kebijakan yang diambil nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat transportasi dan warga umum dalam setiap pengambilan keputusan.

“Untuk mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman kotanya dan sejahtera warganya, kebijakan yang diambil harus bijak bagi semua,” tutupnya. (ADV).