BEKASI - Ketua Fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi, Dariyanto mengatakan, usulan pembentukan Pansus 5 tentang Drainase tidak menjamin Kota Bekasi bebas dari banjir. Apalagi, bencana yang melanda pada awal tahun 2020 merupakan banjir kiriman dari wilayah Bogor.

"Sebenarnya itu tidak ada jaminannya juga. Meski ada drainase, banjir bukan tidak ada di Kota Bekasi, akan tetapi minimal kita sudah punya perencanaan yang lebih baik dari hulu ke hilir," kata Dariyanto, Senin (10/2/2020).

Permasalahan banjir menurutnya, disinyalir akibat Kota Bekasi belum memiliki Blueprint yang menggambarkan secara detail tentang drainase.

“Memang kita harus punya Blueprint tentang drainase terutama di Kota Bekasi. Supaya dalam pekerjaannya dengan pemerintah itu tidak tumpang tindih dan juga tepat sasaran," katanya.

Meski begitu, pembentukan Pansus 5 ini dinilai Fraksi Golkar sebagai semangat DPRD dalam mengurai permasalahan banjir kerap melanda Kota Bekasi.

"Kita dukung, kita support tentunya, dengan harapan Perda tersebut akan mempermudah Eksekutif mengatur dan membuat perencanaan. Pastinya seperti itu," ujar dia.

Selain itu, Dariyanto juga menyoroti para pengusaha properti agar memperhatikan saluran air di lingkungan yang dibangun. Selama ini, diakui Dariyanto kerap terjadi masalah banjir karena tidak terintegrasinya drainase induk dari pemukiman ke hilir.

"Pengusaha juga kita minta agar memperhatikan masalah ini. Tetapi, diluar wilayah pembangunan, maka itu kewajiban pemerintah," tandasnya. (lam)