BEKASI - Kelurahan Ciketing Udik menjadi tuan rumah peluncuran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bekasi yang juga menyasar empat kelurahan lainnya secara simbolis dibuka Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto didampingi Anggota DPRD Kota Bekasi Oloan Nababan mewakili Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sukur Nababan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Jumhana Lutfi dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat Feriqo Asya Yogananta, Sabtu (29/8/2020). 

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program strategis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang bertujuan untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, program KOTAKU Kota Bekasi akan dilakukan di lima kelurahan, diantaranya Ciketing Udik dan Sumur Batu (Bantargebang), Duren Jaya (Bekasi Timur), Bojong Menteng (Rawalumbu) dan Jakasetia (Bekasi Selatan).

"Penataan kawasan kumuh melalui program KOTAKU di Kota Bekasi yang menyasar lima kelurahan ini merupakan kolaborasi masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang difasilitasi pemerintah daerah dan legislatif," terangnya usai melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya program KOTAKU di Kota Bekasi.

Ia berharap, kontribusi anak-anak muda yang menjadi bagian dari BKM dan memiliki visi ikut serta dalam upaya membangun Kota Bekasi wajib diapresiasi dan Pemkot Bekasi mendukung hal tersebut. 

"Karena perencanaan dan pengerjaan program ini melibatkan BKM/LKM, tentunya menjadi nilai lebih agar anak muda ikut berkontribusi dalam upaya membangun kampungnya agar jadi lebih baik, sehingga, ada rasa tanggungjawab dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap programnya. Dalam hal ini, Pemkot Bekasi akan mendukung, memotivasi dan mengelaborasi apa yang menjadi keinginan masyarakat dan secara bertahap program KOTAKU diharapkan akan diikuti ke kampung-kampung lainnya di Kota Bekasi," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jumhana Lutfi menuturkan, anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan program KOTAKU ini berasal dari APBN. 

"Total anggarannya sebesar Rp5 miliar. Masing-masing kelurahan menerima Rp1 miliar, dan diharapkan di tahun mendatang akan ditingkatkan jumlah wilayahnya yang menerimanya," bebernya.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, Feriqo Asya Yogananta menjelaskan, program ini dapat terealiasi karena peran aktif dari teman-teman BKM yang bersinergi dengan Pemkot Bekasi dan juga aspirasi dari Anggota DPRD Kota Bekasi. 

Menurutnya, program KOTAKU ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kawasan kumuh di Jawa Barat, dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Adapun tahapan pelaksanaan Program KOTAKU adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) berdasarkan tujuh indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. 

"Adapun tujuh indikator kumuh disini, antara lain Kondisi Bangunan (Keteraturan, Kepadatan dan Kondisi Fisik), Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Air Limbah, Air Bersih atau Air Minum, Pengelolaan Persampahan dan Pengamanan Bahaya Kebakaran," paparnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, nantinya data tersebut akan diintergrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

Selanjutnya, ia menyebut, kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. 

"Program KOTAKU sendiri telah dimulai sejak tahun 2015 dan khusus untuk wilayah Jawa Barat, ada 68 lokasi yang tersebar di 27 kota/kabupaten," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Oloan Nababan mengatakan, peran legislatif dalam hal ini menyerap aspirasi masyarakat untuk diusulkan ke eksekutif hingga realisasi beberapa titik tersebut dinyatakan dalam SK yang dikeluarkan Wali Kota. 

"Keterbatasan anggaran daerah mendorong legislatif ikut berperan aktif agar program strategis dari Kemen PUPR bisa diterima lima kelurahan, dan anggaran yang turun tersebut langsung diterima dan dikelola BKM per kelurahan. Kita berharap agar kegiatan ini menjaga kualitas pengerjaan agar tujuan akhir dari merubah wilayah kumuh menjadi tidak kumuh dapat tercapai," jelas Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, Oloan juga menyampaikan pesan dari Anggota DPR RI Sukur Nababan yang mengapresiasi dan mendukung penuh program KOTAKU yang menyasar lima kelurahan dari tiga kecamatan yang ada di Kota Bekasi. 

Ditambahkan Koordinator BKM Ciketing Udik, Anton, bahwa kegiatan yang dilakukan di dua kelurahan di Kecamatan Bantargebang ini melibatkan dua Kelompok Swadaya Masyarakat, yakni KSM Karunia 1 dan KSM Karunia 2, yang seluruhnya melibatkan putra daerah dari Ciketing Udik.

"Adapun jenis kegiatannya antara lain, drainase U-Ditch, jalan cor beton (ready mix K-250), pekerjaan turab pendukung jalan hingga pengadaan gerobak sampah," pungkasnya. (rez)