JAKARTA – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Nasional (UNAS) menggelar Forum Kebijakan PMII UNAS bertema Konsolidasi Demokrasi dan Wacana Pilkada Melalui DPRD.

Kegiatan ini menjadi rangkaian pembuka sebelum pelantikan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) PMII UNAS, Minggu (1/2/2026).

Ketua pelaksana, Rachmat Akbar Rachmadi, menegaskan bahwa wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD perlu dikaji secara kritis.

“Isu ini menarik untuk dibahas bersama, bagaimana Pilkada tetap menjadi ruang demokrasi terbuka bagi seluruh warga negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisariat PMII UNAS sekaligus moderator forum, Okka Andriansyah, menilai kegiatan ini sebagai wadah dialektika yang penting bagi kader.

“Forum Kebijakan PMII UNAS merupakan terobosan bagus dalam membangun semangat kader. Wacana Pilkada tidak langsung menimbulkan kekhawatiran, karena berpotensi menjadi permainan elit politik untuk melanggengkan kekuasaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, diskusi ini menjadi ruang bertukar pandangan mengenai wacana Pilkada melalui DPRD.

"Isu ini harus diawasi dan dibahas mendalam, sebab berhubungan langsung dengan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kepala daerahnya,” tutup Okka.

Sekedar informasi, Forum dihadiri sekitar 30 peserta yang terdiri dari pengurus komisariat se-Jakarta Selatan, alumni PMII, serta pengurus cabang PMII Jakarta Selatan.

Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Peneliti Muda Dip Institut, Direktur Eksekutif Pranala Indonesia, dan Founder Fac Politic. (***).