TOBA - Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September menjadi momen bagi petani Toba yang terhimpun dalam Serikat Tani Toba menyatakan sikap atas permasalahan dan kendala yang dihadapi. Hak atas tanah, pertanian, kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas harapan yang disampaikan melalui konfrensi fers di Balige, Jumat (24/9/2021).

"Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Toba memperhatikan nasib para petani melalui berbagai kendala yang petani hadapi di desa,"sebut Sammas Sitorus, Pengurus Serikat Tani (ST) Toba.

Ketimpangan kepemilikan tanah oleh petani masih menjadi persoalan mendasar yang dialami masyarakat. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan atas upaya masyarakat adat mempertahankan Tanah adat-nya.

"Kegagalan panen dapat terjadi akibat ketidak sediaan pupuk, saat kami membutuhkan pupuk untuk pertanian kami, harga pupuk naik. Kami petani di Desa Janji Maria mampu membeli pupuk ke Pusri tapi bagaimana caranya tolong kami dibantu agar pertanian kami tidak mengalami kegagalan,"sebut Marojahan Sitanggang, petani di Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor.

Persoalan lain yang tidak luput dari perhatian oleh ST Toba ialah, jaminan harga yang belum berpihak dan pengadaan alat alat pertanian yang belum tepat sasaran.

Bukan hanya persoalan petani, isu di bidang Pendidikan dan Kesehatan juga tidak terlepas dari perhatian ST Toba.

Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan dapat meningkatkan anggaran kesehatan terkait Penerimaan Bantuan luran (PBI) dari APBD untuk program BPJS KIS, dan tetap menyediakan anggaran Jaminan Persalinan (Janpersal) bagi kurang mampu.

Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah serta kebutuhan dalam menempatkan bidan desa di tempat yang dibutuhkan, seperti Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor.

Keterbukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) di tingkat Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten yang dirasakan para petani masih belum terlaksana.

"Jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Uluan, kami para petani mengeluh, kartu BPJS tidak bisa kami peroleh, kami berharap pemerintah memberikan JKN, prosedur sudah kami ikuti tapi kami tidak juga menerima kartu JKN, apa yg harus kami lakukan agar kami bisa memiliki kartu BPJS, selama ini kami berobat dengan biaya sendiri,"ungkap Br sidabutar, warga Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan.

Sejumlah petani yang hadir pada kesempatan itu juga mengeluhkan sumbangan untuk kebutuhan sekolah dinilai membebani orang tua, secara khusus di masa pandemi saat ini.

"Beasiswa dari pemerintah agar lebih transparan. Di masa pandemi ini pengeluaran orang tua meningkat karena harus membeli HP dan kuota internet, dan akses pendidikan yang berkualitas semakin sulit digapai sampai ke pelosok desa karena keterbatasan jaringan internet,"sebutnya.

Secara umum, sejumlah petani yang hadir menyuarakan keluhan yang sama yakni kelangkaan pupuk.

Penulis : Desi