TARUTUNG - Dalam pemilihan Kepala Daerah dewasa ini, berbagai upaya banyak dilakukan tim lawan untuk saling menyerang bahkan serangan itu justru sering negatif dan mencoba menggiring opini masyarakat.

Lazimnya, bila petahana ikut dalam pertarungan Pilkada berbagai program yang telah dilakukannya sering dikatakan bahwa itu semua telah ada dan lacurnya lagi dikatakan itu program dari pusat yang wajib dijalankan kepala daerah.

Dalam Pilkada Taput, saat ini sering bertebaran di medsos berbagai program seperti bantuan ke lansia, pemberian Kartu Indonesia Sehat, alat mesin pertanian bahkan pembangunan infrastruktur sering disebut program pusat.

Jika melihat pernyataan yang dikatakan para warganet, artinya telah terjadi penyesatan guna meracuni pemikiran pemilih di Tapanuli Utara.

Lansia diberi bantuan itukan program pusat, ulos/hasil tenunan permintaan yang bertambah dan pendapatan petenun tradisional dikatakan akibat media online dewasa ini.   Bantuan alat-alat pertanian dan alat-alat berat, pembukaan jalan itukan program pusat pendidikan gratis dan BPJS pun disebut program pusat.

Lelang cabe, jaminan harga serta pupuk bersubsidi dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani pun disebut sebagai program pemerintah pusat. 

Insentif guru terpencil, dokter spesialis  yang ditampung di APBD pun disebut sebagai program pusat. Jalan Hotmix, APBD yg semakin meningkat, DAK yg naik serta segala sesuatunya yang diterima Pemkab Taput akibat ganjaran telah menerima Opinin WTP dari BPK disebut juga semuanya program .

Kalau semuanya adalah program pusat jadi untuk apa di bentuk pemerintah daerah yang berdaulat penuh menjalankan roda pemerintahannya, terus untuk apa Bupati Tapanuli Utara menjadi pengemis anggaran ke Kementrian di Jakarta.

Lebih baik Kepala Daerah tinggal duduk tenang dan menghabiskan anggarannya karena toh semuanya program pusat. Kalaupun semua itu program pusat lebih baik tidak usah ada Kepala Daerah karena banyak akan menghabiskan keuangan Pemerintah belum lagi cost (biaya) yang dikeluarkan untuk sebuah namanya Pilkada cukup besar.

Walaupun demikan kita akan kaji dengan membuat suatu asumsi, seberapa banyak Lansia yang terdata oleh pusat, berapa banyak bantuan yang diberikan pusat ,berapa banyak bantuan yang sampai ke Lansia, berapa banyak ulos yg di kirim melalui online jika diestimasi masih dikisaran 10 persen.

Jika itu progaram pusat, Alsintan (Alat Mesin Pertanian) dan semuanya, maka pemerintah deerah tinggal menunggu karena itu akan datang sendiri tidak perlu meminta-minta ke daerah atasan jadi istilah lobi tidak perlu dipakai lagi.    Pusat juga punya program di daerah hanya saja apakah daerah itu mampu mengeksekusinya dengan baik serta tepat ke sasaran. Nah kalaupun diperbandingkan, seberapa banyak program pusat yang di tanggung APBN dan berapa dari APBD khusus ke masyarakat yang digelontorkan dengan kebijakan Kepala Daerah bersama DPRD.

Kalaupun dikatakan program pusat, kenapa tidak ada lelang cabe dan jaminan di kabupaten lain, pupuk subsidi bayar pasca panen itulah kreasi Bupati Nikson Nababan.

Bagaimana dengan niatnya menampung insentif guru, bidan desa terpencil, menaikkan insentif dokter spesialis di RSU cukup tinggi sehingga banyak dokter masuk daftar tunggu di RSU Tarutung.

Program peningkatan jalan dari kelas Lapen ke Hotmix, pembelian alat berat dari APBD untuk interkoneksi jalan antar kecamatan.

Kenyataan itu tidak bisa ditutup-tutupi, artinya jika Kepala Daerah satu payung dan satu bendera dengan pemerintah pusat pasti akan mudah komunikasi dan membangun sinerginitas untuk meminta anggaran.

Aktivis Perempuan, Amprida Marbun mengatakan, benar ada program pusat tapi tergantung daerahnya mau tidak mengambil dan melaksanakannya. Kemudian kreasi dan inovasi Pemkab Taput cukup diapresiasi dengan terobosan yang belum ada di daerah lain contohnya lelang cabai, jaminan harga, pupuk subsidi bayar pasca panen, membeli alat berat.

"Mari kita berpikir positip jangan hilang akal sehat. Jika tidak dilobi dan dikejar pemerintah tidak akan memberi ke daerah itu karena bantuan itu terbatas tergantung lobi. Dan Bupati Nikson sangat diuntungkan karena satu bendera dengan Presiden Jokowi," tukasnya. (als)