BEKASI - Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiz meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membuat skema matang sebelum dilakukan New Normal. Hal itu kata dia, mengadopsi beberapa Negara menyatakan wilayahnya hampir nol persen Covid-19, namun setelah aktivitas dimulai kembali (New Normal), banyak ditemukan kasus baru masyarakat terpapar virus Korona.

“Saya menilai perjuangan melawan Covid-19 sebenarnya adalah sekarang ini, kenapa? Karena saat New Normal diberlakukan, maka semua akan kembali seperti semula, yaitu keramaian di mall, pasar, transportasi dan pusat kegiatan lain sudah berjalan, ada positif dan negatifnya, sehingga diperlukan perhatian lebih oleh Pemerintah Kota Bekasi. Sebab, Negara yang mengklaim sudah hampir nol persen Covid-19 saja, ketika mulai diberlakukan keramaian, ternyata banyak yang mengalami korban,” kata Abdul Muin, Jumat (5/6/2020).

Diakuinya, New Normal merupakan langkah percepatan Pemerintah untuk memulihkan perekonomian sempat mengalami penurunan secara drastis akibat pandemi Covid-19.

“Kita menyambut baik kehadiran Presiden menyampaikan New Normal, yaitu tatanan kehidupan baru. Kita tentu mendukung dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Persoalannya kalau stag, akan luar biasa berdampak terhadap semua sektor, baik pengusaha dan lainnya,” ujarnya.

Kendati begitu, Abdul Muin meminta Pemerintah Kota Bekasi membuat skema matang sebelum dilakukan New Normal. Berbagai aspek, kata dia, harus menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan pemberlakuan tatanan kehidupan baru.

“Banyak aspek yang harus dilihat. Pemulihan ekonomi sangat penting, tetapi kesehatan juga penting. Kita berharap dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi tidak mengabaikan unsur kesehatannya. Pemerintah Kota Bekasi harus melacak warga yang terpapar Covid-19, terutama Orang Tanpa Gejala (OTG) yang bisa menularkan siapa saja. Sekarang fokus anggaran tidak lagi pada kebutuhan pokok (sembako-red), melainkan untuk pencegahan dan pendeteksian dengan Rapid Test masyarakat,” imbuhnya.

Dikatakan Abdul Muin, Wali Kota Bekasi dan tim Gugus Tugas tidak jumawa dengan menurunnya angka Covid-19 dengan ditandai banyaknya zona hijau di wilayah Kota Bekasi. Menurutnya, perubahan zona kapan saja bisa terjadi, namun diperlukan kebijakan tegas dalam mengantisipasi lonjakan terjadinya penularan Covid-19.

“Soal zona bisa saja berubah, karena selama aktivitas masyarakat keluar masuk, maka potensi perubahan zona bisa terjadi. Apalagi banyak warga yang beraktivitas di luar Kota Bekasi yang diketahui menjadi sumber penularan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya Covid-19, yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bekasi semua proses dilakukan dengan protokol tetap kesehatan dan tegas membuat sanksi,” pungkasnya. (lam)