BEKASI - Direktoral Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri memberikan layanan administrasi dan kependudukan (Adminduk) berupa perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (KTP- El) kepada para transpuan/transgender. Hal tersebut sudah dilakukan Disdukcapil Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Taufiq Hidayat, Kamis (19/8/2021), mengaku di Kota Bekasi transpuan/transgender sudah ada warga yang  pengubahan identitas photo.

"Di Kota Bekasi sudah ada yang melakukan dan masih satu orang. Saya kira di Kota Bekasi mereka mempunyai komunitas, nah mereka ini banyak yang terkendala dengan domisili . Artinya mereka domisilinya disini tapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya didaerah. Jadi mereka sedikit repot kalau mau mengurus apapun di Kota Bekasi,"kata Taufiq Hidayat.

Dia menjelaskan, tidak ada syarat khusus yang diberikan kepada para transpuan/transgender jika ingin mengurusi identitas kependudukan.

"Tidak ada syarat khusus, semua sama saja tinggal membawa dokumen akte lahir, dokumen kartu keluarga (KK), dan penetapan dari pengadilan seandainya yang bersangkutan ingin merubah nama ataupun jenis kelamin. Kalaupun yang bersangkutan belum memiliki surat penetapan dari pengadilan, kita hanya bisa melayani perubahan photo pada identitas,"pungkasnya.

Terpisah, Zahra salah seorang transgender/transpuan di Kota Bekasi yang sudah merubah photo di KTP menaku merasa senang dan terbantu dengan keputusan Direktoral Jendal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri memperbolehkan komunitasnya mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

"Yang saya rasakan sendiri, untuk Disdukcapil Kota Bekasi pelayanan sangat ramah dan terbuka kepada komunitas kami. Kebetulan di Kota Bekasi baru saya sendiri yang berani melakukan hal itu. Alhamdulilah semuanya berjalan dengan lancar dan mudah,"ucap Zahra kepada palapapos.co.id.

Zahra pun berharap agar setiap kota ataupun kabupaten tidak merasa kaget ketika ada transgender/transpuan datang mengurus data kependudukan. Hal itu merupakan hak yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia.

"Saya sih berharap untuk setiap pemerintah daerah bisa menghargai keberagaman di Indonesia khususnya di wilayah masing-masing,"tutupnya.

Penulis: Yudha