BEKASI - Puluhan massa tergabung dalam Aksi Kesatuan Mahasiswa Anti Kekerasan (AKMAK), Selasa (28/1/2020), mengepung SMP Al Azhar Summarecon Bekasi. Massa aksi menuntut keadilan atas kasus bullying dan kekerasan terhadap salah satu siswa pada saat masa orientasi siswa.

Koordinator aksi, Zilunfikri menyatakan, kasus bullying dan dugaan pengeroyokan anak sekolah harus diungkap secara terang benderang.

"Kami disini menuntut pihak sekolah untuk memberikan keadilan kepada korban kekerasan dan bully. Kepala sekolah harus bertanggungjawab atas keselamatan dan trauma murid yang jadi korban," kata Zilunfikri dalam orasinya.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga mendesak agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi turun tangan menyikapi permasalahan di SMP Al Azhar.

"Saya minta permasalahan ini diusut tuntas. Jika tidak, ini bisa menjadi efek negatif untuk Pemerintah Kota Bekasi," ujarnya.

Menanggapi tuntutan pendemo, Staff Operasional SMP Al Azhar Summarecon Bekasi, Ardana menyebut, tidak ada tindakan bully maupun kekerasan di sekolahnya.

"Kita sepakat bahwa kasus bullying merupakan tindakan yang tidak terpuji. Tapi saya sudah berbicara kepada kepala sekolah bahwa tidak ada kasus bully ataupun pengeroyokan kepada siswa," kata Ardana.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengaku, prihatin atas peristiwa menimpa salah satu siswa korban bully dan kekerasan.

Menurut Inayatullah, pihaknya akan memanggil pihak sekolah beserta pihak terkait untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi.

"Kita akan panggil pihak yayasan dan sekolah untuk dimintai keterangan," kata Inayatullah di ruang kerjanya, Selasa (28/1/2020).

"Seharusnya tidak ada lagi kasus kekerasan dalam kegiatan orientasi siswa. Ini tandanya ada kelemahan dalam pengawasan dari pihak sekolah. Tetapi, kita akan observasi terlebih dahulu dan mencari fakta, apakah benar kejadiannya seperti itu atau tidak," sambung Inayatullah.

Mengenai sanksi, Inayatullah belum bisa memastikan memberikannya, sebab ia masih mencari fakta apakah kasus tersebut benar terjadi atau tidaknya.

"Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kalau terbukti benar, kita sesuaikan sanksinya. Tetapi untuk ke depan, pelaksanaan orientasi siswa harus dilakukan langsung oleh guru, tidak boleh siswa yang lebih senior atau alumni. Hal ini untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan," tandasnya. (lam)