DOLOK SANGGUL - Perekrutan Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mengutamakan tenaga honorer yang dibuka mulai awal pekan lalu, ternyata masih menyisakan kecewa. Pasalnya, disamping dinilai kurang transparan, pernerimaan P3K tersebut juga dinilai terburu-buru sehingga tidak semua honorer khususnya dari eks K-II di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) terjaring.

Merasa kecewa atas perekrutan P3K, puluhan tenaga guru eks honorer K-II yang tidak berhasil mendaftar secara online melalui situs resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk mengikuti ujian seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019, mengadu dan mendatangi kantor DPRD Humbahas, Kamis (21/2/2019). Mereka diterima anggota DPRD, Parulian Simamora, Bantu Tambunan dan Jonser Purba di ruang rapat DPRD.

Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor K2 tersebut memohon agar DPRD bersama Pemkab membantu memperjuangkan nasibnya dengan menyurati atau meminta kepada kementerian PAN-RB agar waktu pendaftaran dapat diperpanjang atau bahkan jika dimungkinkan, pendaftaran untuk daerah Humbahas diulang kembali, supaya mereka dapat mengikuti ujian. Karena kegagalan itu bukan atas kelalaian mereka, tetapi disebabkan tidak adanya keterbukaan informasi dari pihak BKD serta susahnya mengakses portal BKN.

“Begitu mendapat informasi dari berbagai media, kami langsung mendatangi kantor BKD, menayakan persyaratan yang harus dilengkapi. Tetapi, pihak BKD selalu mengatakan belum ada formasi untuk Humbahas dan menyuruh kami pulang. Meski demikian, kami tetap bertahan di sana (kantor BKD, red) sejak, Selasa (12/2/2019),” kata salah satu wanita yang mengaku sudah sepuluh tahun mengabdi sebagai tenaga honorer pada salahsatu SD di Humbahas.

Mereka juga menyesalkan tidak sinkronnya informasi antara pegawai BKD dengan Kepala BKD Humbahas Domu Lumban Gaol yang menyebutkan, bahwa pendaftaran online untuk Humbahas sebenarnya telah dibuka sejak tanggal 12 Februari.

“Terbukti ada empat orang yang berhasil mendaftar dari guru K-II serta sembilan orang dari tenaga PPL,” kata wanita itu berurai air mata.

Selain itu, para tenaga honorer tersebut juga meminta agar keempat orang yang telah lolos mendaftar tadi, tidak ikut ujian (dibatalkan) agar nantinya dapat ujian bersama-sama dengan mereka.

“Hal itu juga akan membuktikan bahwa tidak ada permainan pada proses perekrutan CP3K,” kata honor lainnya menimpali.

Sementara itu, anggota DPRD Parulian Simamora mengatakan, komisi yang membidangi hal itu adalah Komisi A. Dimana, saat ini sedang melakukan perjalanan dinas ke Subang, Jawa Barat. Namun dia menyampaikan bahwa pihaknya akan berusaha agar seluruh honorer K-II dapat mengikuti ujian.

“Saya sudah telepon Sekda. Katanya, kepala BKD sudah diutus untuk mempertanyakan hal ini ke Jakarta. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita ke sana (ruangan Sekda, red) sehabis pertemuan ini,” kata Parulian.

Senada dikatakan Jonser Purba. Ditambahkan, pihaknya juga akan menyarankan Komisi A untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tadi. (and)