BEKASI - Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro menyesalkan adanya dugaan pungutan pembuatan surat keterangan kematian di kantor Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Kepada palapapos.co.id, Choiruman mendesak agar lurah dan OPD terkait mendalami masalah tersebut dan menindak oknum yang melakukan pungutan tersebut.

"Inspektorat, BKPPD, Camat maupun Lurah bebagaig atasan langsung harus bertanggungjawab terhadap penyimpangan ini, bila benar terjadi," jelas Choiruman saat dikonfirmasi, Senin (13/1/2020).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini menyebut tindakan tersebut bertentangan dengan sisi kemanusiaan dan keadilan sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

"Ini akan kita verifikasi kebenarannya, karena sangat mengganggu rasa kemanusiaan dan keadilan kita. Di tengah suasana duka, kita justru sangat menyayangkan bila ada pihak yang mencari kesempatan dibalik kedukaan orang lain," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lagi kondisi berduka, Hardi (45) mengurus kelengkapan administrasi berupa Surat Keterangan (Suket) Kematian di Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, terpaksa merogoh kocek sebesar Rp 550 ribu agar pihak Kelurahan mengeluarkan surat yang akan dipergunakan untuk mengklaim asuransi Jasa Raharja kematian anaknya.

Hardi, warga RT002/006, kehilangan anaknya karena meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada bulan Desember 2019.

"Karena diminta, dan saya butuh untuk klaim asuransi, ya mau gak mau saya bayar," ungkap Hardi, Senin (13/1/2020).

Dia mengatakan, salah seorang staf Kelurahan yang memintanya untuk membayar biaya tersebut.

"Saya lupa namanya, cuma biayanya segitu," kata Hardi.(lam) 

Baca Juga: Pengakuan Warga, Bikin Suket Kematian Dibanderol Rp 550 Ribu di Kelurahan Margahayu.