Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memakaikan jaket kepada atlet Jateng. PALAPA POS/Istimewa

Gubernur Ganjar Pasang Badan Terkait Keberlanjutan Audisi PB Djarum

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pasang badan terkait dengan wacana keberlanjutan audisi umum beasiswa bulu tangkis yang digelar oleh PB Djarum.

"Saya minta PB Djarum silakan lanjutkan audisi. Gubernur Jawa Tengah tanggung jawab penuh jika ada apa-apa," kata Ganjar di Semarang, Rabu (11/9/2019).

Ganjar mengaku sudah menghubungi langsung pengurus PB Djarum yang berpusat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan meminta audisi beasiswa bulu tangkis dilanjutkan.

Berdasarkan informasi yang Ganjar terima, PB Djarum secara manajemen berbeda dengan PT Djarum Kudus yang memproduksi rokok. PB Djarum telah melakukan pembinaan bulutangkis sejak 1969 dan selama ini tidak pernah berbicara tentang rokok.

"Kata pengurus PB Djarum, pak saya ini tidak bisnis rokok, saya ini cuma mengelola ini saja, cuma mengelola badminton. Lha kok saya disalahkan, begitu katanya," ujar Ganjar menirukan percakapannya dengan pengurus PB Djarum.

Baca Juga: Ganjar Dorong Audisi Bulutangkis Djarum Tetap Berjalan Tiap Tahun

Menurut Ganjar, menjadi tuduhan yang aneh jika proses pembinaan yang dilakukan selama ini oleh PB Djarum dikatakan sebagai bentuk eksploitasi anak.

"Bayangkan, sejak 1969 lho, usia saya saat itu baru setahun mereka (PB Djarum.red) sudah konsen dalam pembinaan atlet, kok tiba-tiba sekarang disalahkan," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, keterlibatan swasta dalam program pembinaan atlet sangat penting karena diakui atau tidak, prestasi olahraga di Indonesia saat ini masih jelek.

Kendati mendukung audisi bulu tangkis PB Djarum terus berlanjut, Ganjar meminta dorongan publik untuk membubarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dihentikan dan meminta tidak ada lagi hastag #BubarkanKPAI di berbagai akun media sosial. (ant)

Previous Post Tertibkan PKL, Puluhan Pedagang Pasar Rakyat Dolok Sanggul Datangi Kopedagin
Next PostPresiden Jokowi Sudah Terima DIM Revisi UU KPK