BEKASI - Minimnya anggaran pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Bekasi, menjadi alasan tidak terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kota Bekasi. Alasan ini yang menjadikan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah menyewa kebutuhan internet sendiri.

"Fiber Optik kita terbatas, infrastrukturnya belum memadai sehingga banyak kebutuhan OPD yang tidak terpenuhi," ungkap Kasie Infrastruktur Diskominfostandi Kota Bekasi, Ahmad Baihaqi, Senin (30/9/2019).

Besarnya penggunaan layanan internet di setiap OPD, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPMPTSP, dan beberapa lainnya, kata Ahmad Baihaqi, tidak dapat terpenuhi dengan infrastruktur yang dimiliki Diskominfostandi. Sebab, Fiber Optik yang dimiliki sering bermasalah.

"Fiber Optik yang ada memang layak tetapi seperti angkot, berjalan lambat dan tidak mampu mengcover kebutuhan seluruh OPD," katanya.

Lebih jauh, Ahmad Baihaqi mengungkapkan, infrastruktur FO di Jalan Djuanda yang dibangun sejak 2005, sering mengalami gangguan putus jaringan hingga ratusan kali. "Akhir 2018 baru menjangkau 20 km, ini masih jauh dari kebutuhan kita. Fiber Optik yang kita miliki juga ratusan kali putus," terang Ahmad.

Dia berharap, Diskominfo dan Persandian mendapat anggaran yang mencukupi untuk membangun infrastruktur yang memenuhi kebutuhan layanan IT setiap OPD.

"Solusinya bangun sendiri dengan biaya yang besar. Dana yang kita butuhkan sekitar Rp200 miliar untuk membangun infrastruktur. Angka tersebut hanya untuk mengcover perkecamatan, belum mencakup semua. Jika infrastruktur sudah memenuhi, maka kita bisa memberikan bandwith ke setiap OPD sehingga tidak terjadi double anggaran," bebernya. (lam)