KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, segera menjalin komunikasi dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyusul mencuatnya isu pencabutan subsidi bus Transjabodetabek. Isu tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran warga, mengingat potensi kenaikan tarif yang signifikan jika subsidi benar-benar dihentikan.

Tanpa subsidi, tarif bus yang menjadi andalan komuter Bekasi–Jakarta diperkirakan bisa melonjak hingga Rp13.500–Rp15.000 per penumpang, Rabu (17/6/2026).

Tri Adhianto menegaskan dirinya telah berbicara langsung dengan Gubernur Jakarta untuk memperjelas simpang siur informasi tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta memang menghadapi tekanan anggaran besar dalam menopang subsidi transportasi.

“Pak Gubernur menyampaikan kepada saya bahwa sudah dihitung bersama Pak Sekda. Tekanan keuangan yang ditanggung Pemprov Jakarta memang cukup besar,” ujarnya.

Meski demikian, Tri memastikan Pemprov Jakarta tidak akan gegabah mencabut subsidi secara total. Transportasi publik tetap menjadi prioritas utama guna menekan kemacetan di kawasan metropolitan Jabodetabek.

“Beliau juga melihat kebutuhan transportasi untuk menghindari kemacetan harus didukung oleh sarana yang baik,” tambahnya.

Tri mengungkapkan, Pramono Anung turut mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya stabil. Sebagai jalan tengah, tim teknis tengah menyiapkan formula tarif baru yang tetap disubsidi.

“Pak Gubernur menyatakan bahwa tarif masih dihitung, kemungkinan antara Rp5.000–Rp6.000, agar sesuai kemampuan masyarakat,” jelas Tri.

Selain membahas tarif dan subsidi operasional, Pemkot Bekasi juga mulai menyusun langkah strategis untuk merawat infrastruktur penunjang, seperti halte-halte Transjabodetabek di wilayah Kota Patriot.

Tri telah menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan konsep pembagian tugas pengelolaan aset halte agar tetap prima dan nyaman bagi penumpang.

“Saya sudah minta Kepala Dishub menyiapkan konsepnya, tentu melalui proses penganggaran,” ujarnya.

Untuk menyiasati keterbatasan APBD, Pemkot Bekasi berencana menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam revitalisasi fasilitas publik.

“Kami mengajak pengusaha yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi melalui CSR, agar pembangunan bisa lebih cepat,” pungkas Tri. (ADV).