Jajaran Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sekretaris Komisi, Nuryadi Darmawan (kiri), Ketua Komisi, Faisal (kedua dari kiri), Wakil Ketua Komisi, Abdul Rozak (tengah). PALAPA POS/Yudha.
Soal Isu Mutasi, Pj Wali Kota Bekasi Diserang Intrupsi Komisi I Saat Paripurna Hari Ulang Tahun
KOTA BEKASI - Saat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi ke-27, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad diserang intrupsi dari Komisi I DPRD Kota Bekasi terkait isu mutasi dan rotasi pejabat eselon II yang akan dilakukan.
Saat diruang paripurna, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal mengungkapkan pihaknya sama sekali tidak dilibatkan oleh Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad. Terlebih dirinya menegaskan Raden Gani Muhamad harus aktif dalam berkomunikasi dengan legislatif.
"Saya Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, sudah sangat kecewa, mengingat sistem kerja pemerintah ini ada di kita. Akan tetapi sekalipun kami tidak pernah dilibatkan, terlebih kita sama-sama mengetahui kalau bapak bukan lahir dari pemilihan, tetapi setidaknya Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) bapak sama dengan kepala daerah yang lain," ucapnya, Minggu (10/3/2024).
Terlebih, Faisal menyinggung, jika Pj Wali Kota Bekasi masih tidak melihat keberadaan Komisi I, pihaknya akan mengajukan hak angket.
"Nah hal yang seperti ini kami sedikit pun tidak pernah didiskusikan, jadi jika bapak Pj Wali Kota Berjalan sendirian, kami pun berharap hak angket kami bisa berjalan sendirian," pungkasnya.
BACA JUGA : Ditanya Issu Mutasi, Pj Wali Kota Bekasi Sebut Tunggu Kemendagri, Sekretaris Daerah Tidak Tahu
Sementara, Sekretaris Komis I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengungkapkan Raden Gani Muhamad agar tidak mengeluarkan isu mutasi dan rotasi, lantaran akan mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Saya berharap pak Pj Wali Kota Bekasi bisa memberikan kenyaman terhadap masyarakat, yang kedua berikan apresiasi bukan sanksi terhadap siapapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah melakukan kinerja nya yang baik. Bukan mengeluarkan isu terkait mutasi dan rotasi yang bisa mengganggu kinerja OPD," tegasnya.
Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak dirinya meminta kepasa Pj Wali Kota Bekasi untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi nya kepada pihak legislatif
"Saya mendengar ada isu mutasi dan rotasi jabatan, mungkin itu memang kewenangan Pj Wali Kota Bekasi. Namun melihat situasi dan kondisi tolong disampaikan kepada kami selaku Komisi I DPRD Kota Bekasi terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) nya," tutupnya.
Penulis : Yudha.
