TAPANULI UTARA - Pengalokasian anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Sumatera Utara di tengah efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1/2025,kembali dipertanyakan.

Setelah sebelumnya pada APBD tahun 2025 Pemkab Taput melalui Bagian Umum Setdakab menganggarkan biaya renovasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp 2,4 miliar, pada P-APBD tahun 2025 Bagian Umum Sekretariat Pemkab Taput kembali menampung anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat seharga Rp.1,3 miliar.

Anggaran pengadaan kendaraan mobil dinas baru ditampung pada Bagian Umum Setdakab dengan nama paket Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan (Pengadaan Kendaraan Roda Empat) pagu  Rp 1.350.000.000 sumber dana APBDP.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Erwan Hutagalung  saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan Whats App, Jumat 3 Oktober 2025, tentang realisasi pengadaan mobil dinas  baru tersebut, hanya menjawab bahwa pengadaan mobil tersebut sedang berproses.

"Masih proses," jawab Kabag Umum Erwan Hutagalung.

Namun pertanyaan selanjutnya dari wartawan terkait kondisi kelayakan mobil dinas yang saat ini digunakan Bupati Taput, tidak lagi mendapat jawaban dari Erwan.

Namun dari amatan wartawan, Bupati Taput JTP Hutabarat saat ini menggunakan mobil dinas merek Toyota Prado.

Namun sebelumnya saat ditemui  wartawan di ruang kerjanya, Erwan mengatakan pengadaan kendaraan kendaraan dinas atau lapangan yang ditampung pada Bagian Umum diperuntukkan sebagai kendaraan dinas Bupati. Jenis kendaraan Ford Dobel Kabin seharga Rp.1,3 miliar.

Seperti diberitakan sebelumnya kebijakan Pemkab Taput yang menggelontorkan dana APBD cukup besar, yakni Rp 2,4 miliar lebih untuk merenovasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati yang masih layak pakai, mendapatkan kritikan tajam dari warga.

Kritikan tajam datang dari warga terdampak bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Pahae Jae pada akhir tahun 2024 yang hingga saat ini belum tertangani.

Menurut warga korban terdampak banjir bandang, renovasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Taput sangat tidak memiliki rasa keadilan dan kemanusiaan dan hanya memprioritaskan kepentingan pribadi Bupati.

Sementara di sisi lain hingga saat ini, ratusan hektar sawah di Kecamatan Pahae Jae rusak total pasca banjir bandang pada akhir Desember 2024 dan belum ada upaya penanganan serius dari Pemkab Taput.

Termasuk sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan dan tidak bisa ditempati lagi, sehingga memunculkan kelompok masyarakat miskin baru karena kehilangan mata pencaharian pasca banjir bandang.

"Terkait renovasi Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Taput, termasuk renovasi ruangan kerja Bupati dan belanja mobil dinas yang menelan dana APBD sangat besar, sangat melukai perasaan dan rasa keadilan masyarakat, khususnya kami korban banjir bandang di Pahae," kata Sarwoeddi Gultom, salah seorang tokoh masyarakat Pahae, sekaligus korban banjir bandang Pahae Jae. (Hengki).