JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menjadikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu indikator pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara matang mengingat pelaksanaan MBG hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan bahwa insentif fiskal senilai Rp1 triliun yang disiapkan pemerintah bukan secara khusus diberikan kepada daerah pendukung MBG.

Namun, keberhasilan daerah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut akan menjadi salah satu parameter penilaian dalam pemberian insentif fiskal mulai tahun depan.

Penilaian tersebut akan mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya penurunan angka stunting dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan MBG.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Sukur H. Nababan menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci urgensi menjadikan dukungan terhadap MBG sebagai indikator dalam skema insentif fiskal daerah.

Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini semestinya diarahkan pada penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program, mulai dari kesiapan infrastruktur, kecukupan anggaran, sistem distribusi, hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Selain itu, instruksi pembentukan satuan tugas (satgas) MBG di seluruh daerah juga dinilai berpotensi menambah beban administratif dan anggaran pemerintah daerah.

Di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki sejumlah daerah, pemerintah diminta memastikan bahwa berbagai kewajiban baru tersebut tidak justru menghambat efektivitas pelaksanaan program.

Terlebih dirinya mengingatkan agar pemerintah tidak mendorong daerah berorientasi pada pemenuhan indikator penilaian semata demi memperoleh insentif fiskal.

Daerah yang masih berupaya memenuhi kebutuhan dasar pelaksanaan MBG harus mendapatkan dukungan dan pendampingan yang memadai, bukan tambahan tekanan melalui target-target administratif.

“Daerah jangan terus ditambah beban. Kalau pelaksanaan MBG saja masih menghadapi banyak persoalan, mengapa pemerintah justru menambahkan target dan penilaian demi insentif fiskal?” kata Sukur.

Karena itu, pemerintah didesak mengevaluasi skema pemberian insentif yang memasukkan dukungan terhadap MBG sebagai indikator penilaian.

Pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan infrastruktur, kesiapan anggaran, distribusi, dan kualitas layanan program agar tujuan utama MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal di seluruh daerah. (Yud).