BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi saat ini masih menunggu kebijakan Pemerintah Pusat yang akan lakukan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, Senin (19/7/2021) mengatakan saat ini masih menunggu kebijakan dan arahan dari Pemerintah Pusat terlebih Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

"Kalau kita sih di daerah masih menunggu, kita gak bisa mengambil keputusan sebelum penetapan itu dilakukan Pemerintah Pusat,"ucap kepala daerah tersebut.

Pria yang akrab disapa Pepen itu pun mendapat beberapa masukan dari para pelaku usaha dan kuliner agar mereka sebagai pemilik diberikan kelonggaran dengan syarat yang ketat.

"Semua pemilik usaha sudah menjerit sebetulnya. Tapi lagi-lagi kita bilang kepada mereka harus menunggu ketika masa PPKM Darurat pertama habis yaitu, Selasa (20/7/2021),"jelasnya.

Diapun menyadari bahwa, selama dua minggu berjalannya PPKM Darurat banyak warga dan masyarakat Kota Bekasi yang mengalami krisis ekonomi dan sulit memberikan upah kerja kepada karyawannya.

"Walaupun ini bagian kecil dari proses penanganan Covid-19, tapi kita sebagai Pemerintah Daerah harus tetap dipikirkan ke depannya,"ucapnya.

Dikatakan kembali, bahwa hari ini Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan bantuan sembako sebanyak 75 Ton dari Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Hari ini sudah ada data tiga kelurahan yang masuk ke Kementerian Sosial untuk Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat, diantaranya Kelurahan Margamulya, Kelurahan Harapan Baru, dan Kelurahan Perwira,"tutupnya.

Penulis:Yudha