TAPANULI UTARA - Dalam kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi Monitoring Centre for Prevention (MCP) bersama Tim Satgas Korsupgah Korwil I KPK RI Provinsi Sumatera Utara yakni Mohamad Jhanattan, Renta Siregar, Tridesa dan Wiwin sangat mengapresiasi pelaksanaan pembangunan PEN di Tapanuli Utara.

Hal itu terungkap usai pendampingan peninjauan ke lokasi pembangunan fisik dana PEN tahun 2020 di Kabupaten Tapanuli Utara, seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, Tim Satgas Korsupgah Korwil I KPK RI Provinsi Sumatera Utara Sebelum melakukan peninjauan, terlebih dulu rapat bersama Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (23/6/2022).

Dalam rapat kordinasi terpublish capaian akhir Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2021 dalam pemenuhan indikator program MCP KPK RI adalah 82,83 % (zona hijau).

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat memberikan semangat kepada para OPD untuk terus berkoordinasi serta bersama-sama meningkatkan prestasi, dan meminta seluruh OPD dalam area intervensi MCP agar memenuhi indikator MCP sehingga untuk tahun 2022. 

“Agar indikator dapat dinaikkan dan kepada Inspektorat Daerah agar tetap melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Saya sampaikan kepada seluruh jajaran dan kepala perangkat daerah, tim KPK hadir membantu kita memberikan petunjuk arahan bagaimana melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku ASN,"ujar Sarlandy.

Sarlandy dalam kesempatan itu mengapresiasi langkah KPK untuk membantu kinerja Pemkab Tapanuli Utara menjadi lebih baik. Juga berharap, kehadiran tim KPK tersebut memberikan manfaat besar untuk pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara lewat arahan maupun saran yang diberikan.

“Kehadiran tim KPK ini diharapkan membantu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengharapkan arahan dan pembinaan serta dukungan dari KPK-RI khususnya Korwil I Provinsi Sumatera Utara Korsupgah,"pungkasnya.

Rakor diikuti kepala maupun pejabat OPD terkait, yakni Bappelitbangda, BKAD, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkim, Badan Pendapatan, Sekretaris DPRD, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Penulis : Alponso