TAPANULI UTARA - Sekitar lima ratusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari berbagai Unit Kerja yakni, Tenaga Kesehatan, Tenaga Guru dan juga Penyuluh Pertanian mendatangi Mapolres Tapanuli Utara, Kamis (20/4/2023) untuk melaporkan pemilik akun facebook Jaurat Jurnal.

Laporan Polisi terjadi karena tidak terima adanya postingan di media sosial oleh akun facebook Jaurat Jurnal tanggal 29 Maret berisikan ' P3K ajang bisnis di Daerah kami....5 juta per orang'.

Postingan tersebut menurut P3K yang mendatangi Sentra Pelayan Kepolisian Terpadu (SPKT) ditenggarai membuat kegaduhan dikalangan mereka.

Sehingga P3K tersebut bersepakat mengadukan akun Jaurat Jurnal agar nama mereka bersih dugaan tudingan memberikan uang.

Perwakilan P3K Redo Samosir sangat menyesalkan postingan di media sosial yang menurutnya sangat menyesatkan.

Pegawai honor yang bertugas 13 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung tersebut menyatakan, tidak pernah memberikan uang agar menang dan menjadi P3K.

“Saya kemarin ujian P3K tahap dua formasi tahun 2022 di Medan, kami ujian di kantor BKN sistem CAT dan hasilnya langsung keluar. Saya murni menang tanpa ada uang,"ungkapnya.

Redo mengungkapkan, postingan akun Jaurat Jurnal hoaks.

"Untuk formasi kami lagi proses penerbitan SK, makanya kami lapor untuk membersihkan nama P3K. Bahkan kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati yang memperjuangkan nasib pegawai pegawai honor,"ucapnya.

Owen Silitonga P3K tahap III tahun 2023 juga menyaakan hal yang sama, dia tegas membantah tudingan akun Jaurat Jurnal.

"Tidak benar tudingan itu, didaerah mana coba disebutkan. Kami ini lulus bersih tanpa uang. Kami tidak terima tudingan  sepeti itu,"ucap Guru SD di Siatasbarita tersebut.

Bahkan Owen menyatakan, bangga punya Bupati yang memperjuangkan nasib tenaga honor untuk diangkat menjadi P3K.

"Saya diberitahu teman-teman postingan itu, dan Saya tidak terima makanya kami akan mengadu dengan tujuan membersihkan nama baik kami,"ungkapnya.

Imran Simbolon pegawai P3K Dinas Pertanian mengatakan, tidak terima tudingan akun Jaurat Jurnal.

Pegawai honor tahun 2008 tersebut mengaku sudah lama menerima SK, dan tidak ada memberikan uang dalam proses ujian hingga lulus.

"Kami berusaha sendiri, ini pelecehan kepada Pegawai P3K Taput, bahkan kami salut buat Pak Bupati dan Kadistan yang berupaya keras agar kuota P3K bertambah. Bahkan dibadingkan daerah lain, Taput tertinggi kuota formasi P3K,"ungkapnya.

Junita Hutagalung tenaga kesehatan formasi 2022 mengaku ujian P3K di Medan secara CAT.

"Gitu ujian langsung hasilnya keluar, dimana potensi ngasih uangnya,ga ada. Kami tidak terima tuduhan itu, seolah-olah kami menang pakai uang,"katanya honor 7 tahun di Puskesmas Hutabaginda tersebut.

Tomuan Situmeang guru SD 173146 Sipoholon yang sudah keluar mengantongi SK mengaku bersih dan tanpa uang.

"Saya ikut ujian online, hasilnya langsung keluar. Makanya kami bersepakat menempuh jalur hukum untuk membersihkan nama seluruh Pegawai P3K,"tegasnya.

Terpisah , Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Benyamin Nababan mengakui, untuk saat ini pegawai P3K yang sudah ditempatkan 682 orang.

Sedangkan yang lagi proses pembuatan NIP P3K Tenaga Kesehatan 632 orang, P3K guru 834 orang lagi mengurus surat kesehatan dan SKCK.

Bagi formasi tenaga teknis 99 orang menunggu pengumuman resmi dari Panselnas.

"Nanti bagi yang belum ada penempatan, kemungkinan Mei atau Juni hasilnya sudah keluar,"ungkapnya.

Seputar ratusan pegawai P3K yang hendak melapor atas postingan facebook Jaurat Jurnal yang beredar luas di media social, Benyamin mempersilahkan sebab menurutnya hak P3K untuk membersihkan nama baiknya.

"Kalau memang mereka merasa itu tidak benar, silahkan saja. Dan Saya juga keberatan atas postingan itu, karna ada keterkaitan dengan Dinas BKPSDM yang seolah-olah kami ada menerima uang,"katanya.

Justru Benyamin mengakui, sejak awal Bupati Taput berjuang untuk menambah kuota P3K.

"Untuk tahun 2022 formasi pegawai P3K yang diusulkan mencapai 2034, bahkan sebelumnya sudah penempatan. Bahkan Bupati melakukan refocusing anggaran sehingga gaji mereka bisa ditampung di APBD,"tukasnya.

Penulis : Alponso