KOTA BEKASI - Komisi I DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa program swakelola RW Keren dengan alokasi Rp100 juta untuk setiap RW harus berjalan optimal dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Rudi Heryansah. Politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dan Inspektorat Kota Bekasi untuk lebih maksimal mendampingi RW dalam penyusunan laporan sesuai aturan yang berlaku.

"Banyak RW yang masih membutuhkan pendampingan dalam sistem pelaporan dan belanja. Sosialisasi tata kelola hibah harus berjalan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Rudi seusai rapat evaluasi bersama Inspektorat dan Kabag Tapem, Selasa (27/10/2026).

Rudi juga mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih belanja dengan program lain. Ia menyoroti masih adanya pembelian barang yang sama seperti tahun sebelumnya.

“Program ini sudah memasuki tahun kedua. Jangan sampai ada pengulangan pembelian barang yang sama. Tapem harus memberi arahan lebih optimal kepada RW, sehingga anggaran benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Komisi I, lanjut Rudi, akan terus mengawal program yang bersentuhan langsung dengan warga. Jika terbukti memberi manfaat besar, DPRD tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan nilai hibah tersebut.

"Apabila program swakelola RW Keren ini tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat, dewan pasti akan berupaya menaikkan nilainya. Namun jika pelaksanaannya kurang tepat, keputusan ada di Pemkot apakah diteruskan atau dihentikan,” pungkasnya. (Yud).