BEKASI - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak menilai kepala daerah Kota Bekasi gagap membangun interaksi dengan banyak pihak dalam penanganan Covid-19 serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi.

Sejak wabah Corona melanda, menurut Abdul Rozak, Wali Kota Bekasi maupun tim Gugus Satgas Covid-19 tidak transparan dalam menentukan kebijakan, sehingga, komunikasi dengan DPRD tersendat.

"Masih ada kebuntuan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif. Ini harus diluruskan agar roda pemerintahan bisa berjalan stabil, apalagi saat ini kita harus bekerjasama menangani wabah Covid-19," ucap Abdul Rozak, Rabu (15/4/2020).

Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik dalam bentuk sembako maupun uang kepada Rp130 ribu kepala keluarga. 

Menurutnya, penentuan jumlah penerima seharusnya dikomunikasikan dengan legislatif. Hal itu guna meredam kecemburuan sosial yang dikhawatirkan menjadi persoalan baru di tengah masyarakat.

"Saya menyebut Rp130.000 per KK yang diusulkan belum menerima bantuan tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, sistem yang diadopsi itu seperti apa dan bagaimana dengan warga yang tidak dapat. Bicara terdampak, saya rasa kriteria warga yang harus menerima bantuan jumlahnya lebih besar dari itu, lalu bagaimana solusinya?,“ kelakarnya.

Diakuinya, pihak legislatif seharusnya dilibatkan dan dimintai pendapat agar ada skenario mengantisipasi jika terjadi kecemburuan sosial.

Selain itu, Bang Jack sapaan Abdul Rozak, selama masa pandemi Covid-19, eksekutif terkesan kurang massif dalam melakukan sosialisasi, terlebih menyangkut bantuan serta dapur umum di 12 kecamatan.

"Kemudian, sosialisasi dari pemerintah sangat minim terkait dapur umum. Saya sebagai anggota dewan juga belum mengetahui secara pasti fungsi tersebut, karena para ketua lingkungan di sekitar saya banyak menanyakan hal itu. Saya kira masalah komunikasi harus diperbaiki agar terjadi simbiosis mutualisme," tandasnya. (lam)