BEKASI – Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi hingga saat ini belum membahas pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat semenjak penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak Senin 3 Juli 2021.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan hal tersebut selesai mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Bekasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2020 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bekasi, kepada wartawan, Senin (5//7/2021).

Menurutnya, rencana Bansos menggunakan dana APBD belum ada pembahasan, dan akan membahasnya dengan Dinas Sosial. Namun kata dia, Pemkot Bekasi masih wacanakan penggunaan pendanaan Bansos gunakan CSR.

”Kalau penerima bantuan sosial dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu melalui Kementerian Sosial. Kalau kita nanti berupaya dari dana CSR temen-temen yang berinvestasi di Kota Bekasi,"ungkapnya, Senin,(5/7/2021).

Terpisah Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J. Putro menegaskan, anggaran untuk pembiayaan Bansos ke masyarakat hingga saat ini belum tersedia.

"Tadi sudah dikatakan Walikota Bekasi, bahwasanya anggaran untuk Bansos belum tersedia, apakah akan disiapkan di refocusing atau bagaimana beliau pun menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," kata Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J.Putro kepada palapapos.co.id.

Penulis: Yudha

PALAPAPOS © 2021