BEKASI - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim mendesak Wali Kota Bekasi melalui instansi terkait memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan memperbaiki Jalan Pejuang, Kecamatan Medan Satria rusak parah akibat lalu lalang kendaraan berat.

Desakan tersebut, disampaikan Arif menyusul belum terrealisasinya rencana pembangunan jalan dengan perkiraan panjang 2 km oleh Pemerintah Kota Bekasi. Sementara, jumlah kecelakaan akibat jalan rusak, menurut Arif sudah tidak terhitung.

“Kalau kita lihat jalan Pejuang sebagai gambaran secara global pembangunan jalan di kota Bekasi, itu kan jalan yang sudah banyak mengakibatkan kecelakaan. Tetapi hingga kini belum jelas rencana perbaikannya,” ungkap Arif kepada palapapos.co.id, Jumat (5/6/2020).

Padahal, kata Arif, disepanjang Jalan Pejuang banyak perusahaan besar. Pemerintah, menurutnya, bisa meminta dana CSR perusahaan untuk perbaikan jalan menjadi akses lalu lalang perusahaan tersebut.

“Kita miris. Kenapa tidak ada CSR yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau kalau sudah maka dengan siapa diberikan dan peruntukkannya apa. Di sepanjang jalan tersebut banyak perusahaan besar, ada PT. Bridstone, Bakri, Logos dan lain, CSR mereka apa belum pernah dikeluarkan atau sudah tapi dengan siapa, ini jadi pertanyaan besar,” katanya.

“Seharusnya dengan keberadaan perusahaan tersebut, masyarakat sudah dibuat nikmat dengan akses jalan yang bagus, karena masyarakat juga terdampak oleh lalu lalang armada perusahaan-perusahaan yang kerap memakan bahu jalan dan diduga berkontribusi atas kerusakan jalan,” ulasnya.

Politisi PDIP ini berharap, Pemerintah Kota Bekasi tidak perlu memaksakan perbaikan jalan menggunakan APBD tengah mengalami penurunan pendapatan akibat gejolak 2018 dan pandemi Covid-19 tahun ini.

“Jika dana APBD tidak mencukupi, pemerintah harus komunikasi dengan perusahaan tersebut, supaya CSR bisa tepat sasaran. Saya sudah sering sampaikan bahkan masyarakat juga sudah sering demonstrasi menyampaikan aspirasi terkait jalan itu. Jawaban eksekutif katanya sudah dilelang tapi belum. Terakhir mereka bilang menunggu dana hibah bantuan dari DKI tapi belum hingga saat ini,” ungkap Arif.

Dia menegaskan perbaikan segera terealisasi tahun 2020 ini. “Kita mendorong Dinas Bina Marga agar menyelesaikan Tahun 2020 ini,” tandasnya. (lam)