BEKASI - Dalam paripurna penyampaian hasil reses II DPRD Kota Bekasi, yang berlangsung pada Senin (30/12/2019), Fraksi Golkar mengusulkan agar pemerintah membangun Perguruan Tinggi Negeri Kota Bekasi.

Anggota Fraksi Golkar, Faisal mengatakan, pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk memajukan sebuah daerah. Menurutnya, parameter kota modern, diantaranya memiliki sarana pendidikan yang memenuhi kriteria seperti Universitas Negeri.

"Keputusan fraksi Golkar, mengusulkan agar pemerintah membangun PTN. Karena memandang pendidikan sebagai hal utama untuk memajukan sebuah daerah," ucap Faisal, Senin (30/12/2019) di ruang kerjanya.

Saat pendidikan mumpuni, Faisal mengatakan, akan berimplikasi nyata terhadap strata perekonomian daerah. 

"Masyarakat yang memperoleh pendidikan lebih tinggi, tentu akan diikuti oleh perekonomian yang membaik serta kesejahteraan akan meningkat. Sehingga keberadaan Universitas Negeri sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bekasi," ujarnya.

Kendati begitu, Faisal menyebut usulan pihaknya tersebut, tidak lantas bisa direalisasikan eksekutif. "Setidaknya Tahun 2021, secara konsep harus sudah dimulai. Kita menyadari pentingnya keberadaan PT Negeri. Selain meningkatkan taraf kehidupan, juga sebagai syarat kota modern," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Golkar, Dariyanto. Ia mengakui, bahwa usulan Perguruan Tinggi Negeri disampaikan masyarakat dalam reses II anggota DPRD Kota Bekasi November 2019.

"Hasil aspirasi reses, masyarakat mengharapkan adanya PTN. Kita ingatkan kembali pemerintah agar semangat membangun Universitas Negeri," kata Dariyanto.

"Kita harapkan, pemerintah sudah mulai merumuskannya. Jika sudah dimulai, maka selanjutnya akan ada pembahasan serius yang mengarah pada konsep yang lebih matang," ujarnya.

Dariyanto mengakui bahwa DPRD Kota Bekasi periode sebelumnya juga mengusulkan hal yang sama, yakni mengakuisisi Universitas Islam 45 menjadi Universitas Negeri Bekasi. Hanya saja, sambungnya, hingga kini belum terrealisasi karena harga jual yang ditawarkan terlampau tinggi.

"Pada intinya, kita tidak harus punya lahan luas, bisa dipecah lokasinya. Misalnya, fakultas A di wilayah A dan selanjutnya. Yang terpenting secara kelembagaan ada," pungkasnya. (lam)