TAPANULI UTARA - Difasilitasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) melalui Dinas Pertanian. Dari 2200 Kelompok Tani (Poktan) yang terdaftar, sebanyak 467 Poktan sudah berbadan hukum atau memiliki Akta Notaris.

Kepala Dinas Pertanian SEY Pasaribu membenarkan Bupati Taput Nikson Nababan telah menyerahkan Akta Notaris bagi 467 Poktan.

“Semalam telah diserahkan bersama bantuan Alat Mesin Pertanian di UPT Alsintan Silangkitang," kata SEY, Selasa (21/1/2020).

Fasilitasi penerbitan Akta Notaris tersebut menurut SEY, mengacu pada UU No 23 tahun 2014 yakni setiap bantuan hibah dari Pusat dan Pemkab kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan perkumpulan masyarakat harus memiliki badan hukum Indonesia.

“Dengan adanya badan hukum maka Poktan akan memiliki kekuatan hukum untuk pengembangan dan penerapan tekhnologi, pengembangan usaha ekonomi kelompok dan melakukan kerjasama dengan pihak lain," ungkapnya.

Terkait bila dihitung masih 21 persen yang difasilitasi bantuan penerbitan Akta Notaris, SEY menegaskan, secara bertahap akan direalisasikan.

“Itulah keinginan Pak Bupati dan rencana kedepannya pemberian bantuan fasilitas badan hukum kepada kelompok akan dilakukan setiap tahun. Serta pada tahun 2023 seluruh Poktan di Taput punya badan hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, saat penyerahan Alsintan dan Akte Notaris bagi Poktan di UPT Alat Mesin Pertanian Perumnas Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Senin (20/1/2020), Bupati Taput Nikson Nababan meminta Poktan bekerja dengan baik.

“Tetap bekerja, berusaha untuk meningkatkan taraf hidup. Akte Notaris Kelompok Tani ini sebagai bagian dari aturan untuk mendapatkan bantuan bantuan bagi Kelompok Tani," kata Bupati.

Alat mesin pertanian sangat membantu meringankan beban dalam bertani dengan mengacu bila beban semakin ringan karena alat mesin pertanian, produksi pertanian akan semakin besar.

"Saya berharap setiap wilayah punya andalan hasil pertanian, sehingga hasilnya lebih maksimal. Utamakan anggota Kelompok Tani yang paling membutuhkan menggunakan alat mesin pertanian ini, jangan disewakan. Ketua kelompok masing-masing Poktan harus berorientasi pada kepentingan kelompok, bukan keuntungan perseorangan," ujar Bupati. (als)