BEKASI - Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro menjelaskan mengenai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) audit KS-NIK yang telah dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi, Rabu (8/1/2020).

Menurutnya, secara prinsip, pembentukan Pansus disetujui namun secara substansi belum mendapat persetujuan secara kelembagaan.

"Pada rapat Banmus pekan lalu sudah diputuskan persetujuan secara prinsip pembentukan Pansus KS ini. Namun perlu disepakati secara substansi ruang lingkup kerja Pansus ini secara politik oleh semua Fraksi," kata Choiruman kepada palapapos.co.id, Jumat (17/1/2020).

Kendati draft sudah disiapkan pada minggu ini, Choiruman mengakui semua keputusan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Menurutnya, pengesahan Pansus menunggu respon dari semua Fraksi.

"Pada Rapat Banmus pekan ini sudah ada draftnya, tinggal mendapatkan masukan dan respon dari semua Fraksi. Namun, keputusan akhir tetap ada pada seluruh anggota DPRD. Karena masih ada tahapan berikutnya, yaitu persetujuan penugasan Pansus di Sidang Paripurna DPRD," jelasnya.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar Persatuan, Dariyanto mengajak anggota dewan untuk lebih fokus mengurus permasalahan kedepan, dalam perspektif membangun Kota Bekasi lebih baik.

Menurut Dariyanto, pembentukan Pansus KS-NIK bukan skala prioritas memiliki emergency bila dibandingkan dengan program yang sudah menjadi skala prioritas.

"Ada hal-hal yang jauh lebih mendesak daripada pembentukan Pansus audit KS. Kan kita masih punya 12 skala prioritas dalam pembahasan Bapemperda," kata Dariyanto mencontohkan salah satu yang bersifat urgen adalah pembahasan Pansus drainase.

"Kemarin disampaikan teman-teman Pansus drainase yang sangat urgen," lanjut dia.

Mengenai Pansus audit KS, Dariyanto malah mempertanyakan tingkat urgensinya. Ia berpendapat, dengan adanya hasil audit BPKP serta perolehan WTP secara berturut-turut menjelaskan tidak ada permasalahan yang lebih urgen.

"Dasar hukumnya apa. Selama ini BPK tidak ada temuan terkait hal tersebut, kita juga selama 4 tahun berturut dapat WTP. Emergencynya apa sih, saya kira lebih baik kita banyak fokus pada kegiatan kedepan, sebagai contoh drainase dan perihal yang di Bapemperda," tukasnya. (lam)

Baca Juga: Pejuang Kartu Sehat Geruduk DPRD Kota Bekasi

Baca Juga: Pernyataan KS-NIK Jadi Kontroversi, Pendemo Tuntut Ketua DPRD Kota Bekasi Mundur

Baca Juga: KS-NIK Dihentikan, Ketua DPRD Anjurkan Wali Kota Bekasi Koordinasi dengan BPJS