JAKARTA – Bupati Taput Nikson Nababan didampingi Kepala Bappeda Indra Simaremare meminta dukungan Pemerintah Pusat guna percepatan pembangunan di Taput. Hal itu dikatakan Nikson Nababan saat rapat di dua Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Kemaritiman, di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Dalam rapat pertama di Kementerian PPN/Bappenas dengan topik 'Agropolitan di Kawasan Danau Toba' dan selanjutnya menghadiri Rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman membahas pengembangan Pariwisata Danau Toba tampak juga hadir DR. RE Nainggolan.

Bupati Nikson menyampaikan beberapa usulan maupun masukan terkait pembangunan dan juga pengembangan pariwisata, diantaranya mengharapkan perhatian perusahaan Inalum dalam bentuk CSR dana otoritas Asahan kepada Pemda.

Selain itu, perubahan ketentuan peraturan yang mengatur tentang pembebasan lahan hutan yang akan digunakan mendukung agrowisata dan pendirian Universitas Negeri di Tapanuli Raya.

“Universitas Negeri ini nantinya akan ditempatkan di seluruh Tapanuli Raya dimana pembagian Fakultas sesuai dengan kondisi Pemda masing-masing. Kami meminta dukungan semua pihak dalam mewujudkan Universitas Negeri di Tapanuli Raya dan berharap masalah-masalah yang masih mengganjal akan dapat dituntaskan dengan baik," kata Nikson.

Dia juga menjelaskan pentingnya pembangunan interkoneksi antar Kabupaten seperti Garoga-Seimangke Labuhan Batu dan akses jalan pantai Barat dan Pantai Timur, pengembangan jalan nasional yang belum tersentuh dan volumenya masih sangat minim.

“Kami juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam melakukan upaya diversifikasi produk pertanian selain kopi, mangga, nenas dan kakao yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan juga mendukung pariwisata," ujar dia.

Menteri PPN/Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro yang didampingi Direktur Pangan dan Pertanian menyampaikan beberapa poin, diantaranya pengembangan agropolitan perlu diimplementasikan dengan kerjasama seluruh kepala daerah se-kawasan Danau Toba yang melibatkan pihak swasta, memperhatikan produk sayuran-buah harus kualitas yang layak, memangkas alur pendistribusian, agen, tengkulak dan mengakomodir kearifan lokal.

“Kami bersama Kementerian terkait akan mengevaluasi tata ruang terkait Kawasan Hutan dan akan melaksanakan pengembangan infrastruktur jalan dan transport kereta api. Semua harus berupaya keras dalam mewujudkan Agropolitan di Kawasan Danau Toba," katanya.

Dalam sesi rapat kedua yang dipimpin Ridwan Djamaluddin Deputi III bidang Koordinasi Infrastruktur membahas tentang pengembangan jalan lingkar di luar Danau Toba dan undang-undang perairan serta hal yang terkait dengan pelaksanaan Otorita Pariwisata Danau Toba. (als)