BEKASI - Sebelas orang mengatasnamakan Pemuda Peduli Banjir menggelar aksi demonstrasi di pelataran DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/1/2020). Mereka menuntut agar DPRD menggelar audit terhadap penggunaan anggaran bencana yang dikucurkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Bukan mendapat simpatik, namun aksi demo yang sudah terjadi tiga kali dalam pekan ini malah menuai cibiran dari warga yang terdampak banjir.

Muhammad Irwan (41), warga Pondok Gede Permai (PGP) RT002/009 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, menyesalkan adanya kelompok massa mengatasnamakan peduli terhadap banjir namun hanya mempersoalkan anggaran. Menurutnya, para pemuda tersebut tidak nampak beraksi dalam upaya membersihkan lingkungan-lingkungan terdampak banjir.

"Saya bingung kelompok yang mengaku pemuda peduli banjir itu siapa? Mendingan bantuin kesini, warga masih butuh bantuan membersihkan lingkungan, bukan demo disana atas nama korban banjir," ujar Irwan, Kamis (23/1/2020).

Aksi yang dilakukan tersebut, menurut Irwan bukan pada waktu yang tepat. Pasalnya, seluruh pihak meliputi Pemerintah Kota Bekasi, dan pihak terkait masih fokus mengurus warga yang terdampak banjir. Sehingga, dia menganggap tindakan tersebut hanya sekelompok orang yang diduga mencari manfaat dan keuntungan diatas musibah.

"Pemerintah, TNI dan pihak terkait terus membantu warga PGP yang menjadi korban banjir. Janganlah diperkeruh dengan organisasi yang mengaku peduli tapi gak berbuat bagi masyarakat. Jangan-jangan mereka bukan korban banjir, pihak berwajib harus memeriksa mereka, cek KTP mereka warga mana," ulasnya.

Hal senada diungkapkan Midah (45), warga RT005/004, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu. Midah yang kediamannya juga mengalami banjir hingga sedada orang dewasa, mengaku miris apabila ada kelompok masyarakat yang mencari keuntungan diatas bencana yang terjadi. Wanita dengan logat khas Betawi ini pun meminta pemerintah tidak berdiam diri dengan adanya upaya tidak sehat.

"Banjir kemarin sampai dada laki saya, ini bekasnya masih ada. Kalau ada yang ngaku peduli banjir tapi gak bantuin kemari, mau ngapain itu orang-orang. Mendingan ngelakuin kerjaan yang manfaat buat warga, bukan nyari gara-gara. Saya mah setuju aja kalau ada yang bantuin, tapi yang demo-demo mah kita gak butuh," cibir Midah.

Diketahui, aksi ketiga kalinya Peduli Pemuda Banjir tersebut membawa tuntutan, yakni pertama, DPRD untuk melakukan transparansi dana banjir dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk korban pasca banjir di Kota Bekasi sesuai UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Selanjutnya, yang kedua, menuntut DPRD agar memberikan informasi tertulis berapa sesungguhnya dana pasca banjir di Kota Bekasi sesuai UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketiga, menuntut dibentuknya Pansus Dana Pasca Banjir DPRD Kota Bekasi. (lam)