BEKASI - Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Abdul Latif melihat ada kejanggalan terkait kunjungan kerja Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman Juwono Putro ke luar daerah. Ia menilai, anggota DPRD yang baru dilantik, belum memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas. 

Rencananya, ARB akan menggelar aksi pada Selasa (5/11/2019), menagih janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggratiskan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan membebaskan pajak kendaraan apabila pemenang pemilu 2019. Namun, akibat kunker pihaknya batal menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Bekasi.

"Aksi ditunda. Tapi besok pagi saya bersama kawan-kawan perwakilan massa aksi akan ke DPRD meminta klarifikasi ke Sekwan. Kepergian Ketua DPRD ke Jogjakarta itu dalam rangka apa, padahal belum ada program kerja DPRD Kota Bekasi," kata Abdul Latif dalam pesan selulernya, Selasa (5/11/2019).

Secara eksplisit, Abdul Latif mempertanyakan alasan kunjungan kerja Ketua DPRD Kota Bekasi. Dia menuding DPRD periode ini belum memiliki program kerja dan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas.

"Ketua IWO mengatakan bahwasanya program kerja DPRD itu belum ada. Ini makanya buat mempertegas dalam hal tersebut kami akan mendatangi sekwan DPRD Kota Bekasi jam 10.00," katanya.

Mengenai aksi sendiri, Latif menegaskan, pihaknya tetap akan menggelar unjukrasa. Namun dilakukan setelah Ketua DPRD Kota Bekasi pulang dari Jogjakarta. "Pasti jadi bang, tapi dilakukan pada saat ketua DPRD ada di kantornya, karena itu target aksi kita," jelasnya.

Menurutnya, kegiatan demonstrasi menuntut PKS menjalankan janjinya tetap akan dilakukan. "Biar opini di luar berkembang seperti apa, karena ini akan jadi isu nasional. Setiap ojol di daerah yang notabene dimenangkan suara PKS akan dilakukan aksi yang sama dengan Bekasi, isu yang sama. Nanti pada akhirnya akan bertemu di satu muara (DPR RI), dan di DPP PKS," beber Latif. (lam)