BEKASI - Zuhriyeh, warga RT 005 RW 018 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan hingga kini belum memiliki e-KTP Kota Bekasi. Padahal, Zuhriyeh sudah melakukan perekaman dan mendapat Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP sementara yang terbit sejak 8 Agustus 2018 di kantor Kecamatan Bekasi Selatan namun diduga tidak tercatat dalam data kependudukan. 

Meski sebagai pendatang dan berasal dari Bangkalan Madura, Zuhriyeh berusaha untuk melengkapi identitas dimana ia tinggal. Alhasil, proses pembuatan KTP berbelit-belit, dirinya dimintai uang senilai Rp 1,2 juta oleh seseorang mengaku sebagai oknum Kelurahan.

Suami Zuhriyeh, Aris menceritakan bahwa dirinya meminta kepada Ketua RT 005, Nuramin untuk dicetakkan KTP dengan persyaratan Suket dan Kartu Keluarga beberapa pekan lalu. Namun, KTP belum dicetak dan masih proses.

Sementara itu, pada awal pekan ini, Aris bertemu dengan dua orang berseragam berlogo Pemerintah Kota Bekasi. Singkat cerita, Aris yang beraktivitas sebagai pedagang sate itu mencoba bertanya tentang pembuatan KTP.

Oknum berinisial W lantas merespon dan menyatakan siap membantu pencetakan KTP, dan waktu bersamaan W meminta nomor whatsapp (WA) Aris. Keesokan harinya, oknum W menghubungi Aris dan mengatakan KTP sudah jadi serta meminta uang senilai Rp 1,2 juta.

"Iya di WA dia minta Rp 1,2 juta, tapi saya belum iya kan karena terlalu mahal. Saya juga bilang ke W bahwa soal pembuatan KTP saya serahkan ke Pak RT," kata Aris mengulas pernyataannya kepada palapapos.co.id, Rabu (11/3/2020) malam.

Diakui Aris, dirinya tidak mengenal W serta Dinas di instansi apa. Hanya saja, keterangan W mengaku pegawai di Kelurahan.

"Saya gak ngerti dia dimana, ngakunya pegawai Kelurahan, saya pikir temannya Pak RT," ucap Aris.

Sementara, Ketua RT 005, Nuramin menjelaskan, dirinya berusaha membantu Aris dan istrinya karena tinggal di wilayahnya. Namun secara tegas, Nuramin mengaku tidak mengenal W di Kelurahan Jakasetia. Sehingga, dia meminta Aris agar berhati-hati, karena bisa jadi orang tersebut adalah oknum tidak bertanggungjawab.

"Saya gak kenal sama W, karena di Kelurahan Jakasetia gak ada nama itu," ungkap Nuramin.

Hal sama dikatakan petugas loket di Kelurahan Jakasetia, dikatakan tidak ada pegawai bernama W di lingkup tersebut.

"Gak ada nama itu disini. Pak lurah juga sudah tahu masalah ini," kata petugas loket saat dikonfirmasi, Kamis (12/3/2020).

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (KPPD) Kota Bekasi, Karto mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti kasus tersebut.

"Kami akan mendalami informasi tersebut dan perlu pendalaman. Ketika nantinya ditemukan permasalahan Suket baru bisa diberi sanksi sesuai tingkat kesalahan," kata Karto.

Mengenai sanksi, menurut Karto belum bisa dipastikan. Sebab, pihaknya mesti jelas siapa oknum tersebut dan bekerja pada instansi apa.

"Kan oknumnya saja belum jelas, pegawai atau bukan. Kan perlu ditelusuri dulu kebenarannya," katanya.

Pada Kamis (12/3/2020) pagi, Nuramin bersama Aris dan Zuhriyeh mendatangi kantor Kecamatan Bekasi Selatan untuk menindaklanjuti pembuatan e-KTP.

Menurut Nuramin, Suket yang diterbitkan pihak Kecamatan Bekasi Selatan 2018 diduga tidak masuk dalam rekap data kependudukan.

"Tadi saya bersama Aris dan istrinya ke kantor Kecamatan. Aneh, data Zuhriyeh tercatat sebagai penduduk Jakarta Timur. Masa pihak Kecamatan dulu bisa mengeluarkan suket, saya gak ngerti gimana bisa terjadi masalah soal identitas warga," ungkap Nuramin saat dihubungi.

Dia mengimbau agar pihak Kecamatan tidak sembarang mencetak surat keterangan kependudukan apabila syarat yang dibutuhkan tidak lengkap.

"Saya gak mau nuduh, tapi seharusnya kalau syarat belum lengkap ya jangan dicetak Suketnya. Warga jadi berharap selama dua tahun KTP gak jadi-jadi," tandasnya. (lam)

Baca Juga: Oknum Mengaku Pegawai di Bekasi Selatan Banderol Harga Pembuatan KTP Rp 1,2 Juta