BEKASI - Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi meradang soal gagalnya Fraksi Golkar menduduki kursi pimpinan alat kelengkapan DPRD Kota Bekasi. Dia menyindir bahwa PDIP juga pernah mengalami hal yang sama.

"Soal tidak dapat emang kenapa? Politik kan biasa. PDIP dipusat dulu 2014 juga gak dapat. Politik kan biasa," ungkap pria yang biasa disapa Pepen, Senin (7/10/2019).

Pepen berdalih bahwa essensi kinerja DPRD, adalah legislasi, kontroling dan budgeting. Sehingga, menurutnya, kegagalan Fraksi Golkar memperoleh kursi AKD tidak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.

"Fungsinya sebagai lembaga legislasi, kontrol dan anggaran. Kita sama-sama bekerja, fungsi ini yang kita maksimalkan," katanya.

Ia mengulas, kedudukan DPRD diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dengan regulasi tersebut, Pepen tak merisaukan partai pendukung koalisi dalam Pilkada 2018 lalu berbalik arah.

"Yang penting sekarang kinerjanya, mau sendiri (Fraksi Golkar) atau bersama. Kan alam UU Pemerintahan, ada legislatif dan eksekutif. Tidak ada istilah pengelompokan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa DPRD Kota Bekasi menyelenggarakan pemilihan alat kelengkapan DPRD pada Jumat pekan kemarin. Dalam setiap alat kelengkapan, Fraksi Golkar tidak memperoleh posisi ketua, wakil ketua maupun sekretaris.

Hal tersebut disinyalir terjadi karena adanya konspirasi yang dilakukan lintas fraksi yang enggan melibatkan Fraksi Golkar Persatuan dalam posisi strategis di setiap alat kelengkapan DPRD Kota Bekasi. (lam)