TOBASA - Sudah berulangkali Ramsion Barutu (58) mengajak koordinasi sekaligus mencari solusi terkait ganti rugi tanah yang kini bakal ditraktor penanggung jawab proyek Bandara Sibisa di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa. Barutu dkk sudah siap membawa kasus penyerobotan lahannya itu ke ranah hukum, tentu melalui jalur Polres Tobasa.

"Lahan yang bakal ditraktor mereka itu sekitar 40x45 meter, untuk perpanjangan landasan pacu pesawat, serta revitalisasi pembangunan Bandara Sibisa, tetapi mengapa dalam pembangunan ini kami dirugikan dan tidak mau memberikan uang pengganti lahan kami itu. Berkas saya cukup jelas dan tanah ini, sudah Bupati Tobasa melalui Kadishub Tobasa P  Sianipar justru menyarankan kita untuk membuat laporan ke polisi terkat kasus itu, dan kami sudah siap melaporkannya, dan hari ini kami koordinasi dulu bersama warga korban penyerobotan lahan lainnya," ujar Ramsion Barutu, Senin (5/8/2019).

Lebih lanjut, ia menuturkan, berdasarkan pengakuan pihak Bandara Sibisa, tanah itu sudah menjadi milik Bandara sejak tahun 1975, tetapi karena mau dibangun dan diperpanjang, sekitar pertengahan tahun 2018 tanah itu disertifikatkan lewat Camat Ajibata Tigor Sirait dan Kepala Desa Pardamean Sibisa Kertina Situmeang.

"Saya ragu dengan batas-batas tanah yang mereka buat, sebab sampai saat ini fotocopy sertifikat yang dibuat mereka itu sulit kami dapatkan baik melalui Kadishub Tobasa maupun dari aparat kecamatan Ajibata. Apa maksud mereka? Dan mengapa saat pengukuran pembuatan sertifikat tanah itu kami tidak diundang sebagai batas-batas dan mengapa dipalsukan perbatasan itu dari peta awal," tegasnya.

Ditambahkannya, jika bandara ini berbatasan dengan jalan, seharusnya rumah dan kawasan bandara ini bukan menjadi milik perorangan oknum semata, tetapi murni menjadi area bandara.

"Tapi kini lihat sajalah, ada rumah dan bangunan lainnya disini, mengapa bisa, jangan-jangan ada permainan dibalik kasus tanah saya ini," ujar Barutu didampingi R Sirait di Ajibata. (jes)