
Asisten Administrasi dan Umum Satya Dharma Nababan mewakili Bupati Taput Nikson Nababan memimpin rapat FGD Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Siborongborong. PALAPA POS/Hengki Tobing
Pemkab Taput Bahas RDTR Siborongborong
TAPUT - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) I tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Siborongborong, di Balai Data Mini Kantor Bupati, Tarutung pada Kamis (17/10/2019).
FGD dihadiri Asisten Administrasi dan Umum Satya Dharma Nababan mewakili Bupati Taput Nikson Nababan, pihak dinas PUPR selaku penanggung jawab, beberapa Organisasi Perangkat Daera terkait, Camat Siborongborong, Angkasa Pura II dan Asosiasi Pedagang serta pihak konsultan.
Dalam rapat FGD itu juga membahas peraturan zonasi kawasan perkotaan Siborongborong.
Arahan Bupati Taput disampaikan Asisten Administrasi dan Umum Satya Dharma Nababan menekankan beberapa hal, antara lain agar dalam pembahasan dapat menjaring saran dan masukan untuk percepatan pembangunan, supaya cakupan luasan deliniasi diperbesar, mengakomodir perkembangan Siborongborong.
Lalu membuat pola ruang yang akurat sesuai dengan fungsi, sinkroni dengan ketentuan dan peraturan yang ada, penyajian materi teknis dan naskah akademik yang menarik serta teliti sehingga mudah di implementasikan dan disosialisasikan ke masyarakat.
"Setiap OPD harus memberikan saran dan masukan maupun bantuan pemberian data-data bersifat menyempurnakan kajian ini. FGD ke-2 nantinya diharapkan keterlibatan setiap Kades yang berada pada batas deliniasi," kata Dharma.
Pada kesempatan tersebut, Kadis PUPR yang diwakili Kabid Penataan Ruang dan Pertamanan Afrinton Siregar mengatkan, pertemuan itu bertujuan untuk adanya kesepakatan tentang delineasi RDTR Kawasan Perkotaan Siborongborong dan terkumpulnya data sekunder serta data primer dari setiap OPD dan stakeholder terkait.
"Kami laporkan juga bahwa beberapa hari lalu telah dilaksanakan FGD untuk kawasan Sipoholon, Tarutung dan Siatas Barita. Diharapkan pada FGD ini semua kepentingan OPD terhadap RDTR harus diekspos menyangkut semua kebijakan serta indikasi program harus diselaraskan dengan RPJMD," katanya. (eki)