SIMALUNGUN - Kali pertama permohonan kerja sama dan fasilitasi test Kompetensi Pejabat Struktural/Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT dan Administrator), Polri ditunjuk sebagai tim pelaksana kegiatan penilaian kompetensi (Assesment) bagi ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator melalui assesment center Polri di Aula City Hotel Pematang Raya yang akan berakhir pada Kamis (2/11/2018).

Tak tanggung-tanggung kerjasama kegiatan ini mendapat apresiasi dari As SDM Kapolri Irjen Pol Indra Heri, dan juga mendapat apresiasi dari Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.

Sementara kegaiatan ini sudah dilangsungkan sejak Senin (29/10/2018), sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Simalungun, Nomor: 800/1105/25.4/2018, tertangggal 12 September 2018 perihal Adapun Tim Uji Assessment Center Polri diantaranya Kombes Pol I Ketut Suardana (Karo Sdm Poldasu), Wapenjab Kombes Pol Jawari  (Kabag Penkompeten Robinkar SDM Polri), bersama Tim Assesor dari Mabes Polri dan Polda Sumut serta Staff Administrator.

Demikian disampaikan Kapolres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan, sembari menyampaikan

“Sistim kerjasama seperti ini dapat dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya, dan Polri siap untuk itu,” kata Kapolres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan, Selasa (30/10/2018).

Disinggung soal tes uji kompetensi, meliputi bagian apa saja, Kapolres menyampaikan dimulai dari test wawancara dan komputerisasi, peserta uji assessment yakni yang memiliki jabatan Kadis, Kabag, Asisten dan Camat se-Kabupaten Simalungun.

“Menggunakan mobile server Computer Assited Test (CAT) mobile assessment center Polda Sumut yang hanya ada satu di Indonesia dan dapat langsung online dan ini untuk mendapatkan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Pemkab Simalungun sesuai amanat UU ASN yaitu memiliki komptensi managerial, kompetensi teknis dan kultur sosial yang baik yang menjadi penunjang kinerja ASN,” ujar dia.

Kegiatan tersebut difasilitasi Kapolres Simalungun AKBP M. Liberty Panjaitan, dimana kegiatan ini merupakan Assesment perserta terbesar yakni 100 orang peserta yang diakukan Polri terhadap pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun

“Adapun dasar kegiatan ini sesuai dengan UU ASN yang pertama adalah memantapkan aparatur sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik, sehingga diperlukan birokrat yang profesional dan memiliki integritas serta memiliki kompetensi di bidangnya. Dan yang kedua adalah masih identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik, maka kegiatan ini akan meminimalisir praktek seperti itu,” kata dia.

Kedua kata dia, menjadi daya dorong untuk melakukan perubahan terhadap tatanan birokrasi melalui UU ASN yaitu perubahan dalam sistem, manajemen, rekrutmen dan budaya pegawai negeri sipil (PNS) dengan tujuan sebagai independensi dan netralitas, dimana ASN dilindungi dari kepentingan politis dengan adanya sistem merit protection, kompetensi, dimana yang dinilai dari ASN adalah kemampuan, keahlian, profesionalitas, pengalaman, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas.

Dimana hal itu diatur dengan ketentuan dalam UU ASN yang meliputi ASN sebagai profesi, kategori pegawai ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK), Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), jabatan dalam ASN, batas usia pensiun, perlindungan dari intervensi politik, penguatan kompetensi, kompetisi, manajemen dan pengembangan karier, mutasi, penggajian dan pemberhentian.

“Diharapkan aturan ini mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan pelayanan yang lebih prima terhadap masyarakat,” katanya. (jessiho)