Gedung DPRD Kota Bekasi. PALAPAPOS/Istimewa

Pasca Penetapan AKD, Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Bekasi Incar Jabatan Ketua Komisi

BEKASI - Pasca disahkan Pimpinan DPRD Kota Bekasi dalam paripurna yang berlangsung Senin (30/9/2019) kemarin, seluruh fraksi langsung membidik sejumlah AKD untuk merebut posisi ketua komisi. Dari keterangan sejumlah anggota fraksi, Komisi IV merupakan AKD terfavorit yang menjadi incaran.

"Kalau bicara memilih komisi IV, hampir semua mau kesana. Semua fraksi juga mau tetapi bagi kita dimana pun sama saja. Intinya bagi Fraksi PDIP adalah semangat kebersamaannya," ucap Ketua Fraksi PDIP Kota Bekasi, Oloan Nababan, Selasa (1/10/2019).

Fraksi PDIP yang memiliki jumlah terbanyak, yakni 13 anggota, menurut Oloan sangat berpeluang menduduki jabatan semua komisi. Apalagi dalam PP 12 Tahun 2018, mekanisme pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih anggota komisi.

"Saya kira dengan komposisi 13 anggota, kita sangat punya peluang. Tapi tentu ini semua kembali kepada komunikasi para ketua lintas partai. Hanya saja bagi PDIP, penempatan anggota di setiap komisi akan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Caranya dengan melakukan pendekatan personal," kata Oloan saat ditemui di ruang kerjanya.

Berbeda dengan kebanyakan fraksi yang membidik posisi ketua, sikap Fraksi Golkar cenderung proporsional dan tidak ambisius terhadap posisi tersebut. "Golkar tidak menargetkan posisi ketua komisi. Karena semua sama dan mekanisme pemilihan kan dipilih  anggota komisi," ujar Ketua Fraksi Golkar Dariyanto kepada palapapos.co.id.

Menurut Dariyanto, tugas pokok dan fungsi seluruh anggota legislatif sama dan kedudukan dalam AKD hanya keterwakilan. Sementara mengenai kebijakan tetap dikembalikan ke fraksi masing-masing. "Tupoksinya sama, tidak ada yang istimewa. Karena semua kebijakan tetap kembali ke fraksi," ujarnya.

Kendati masing-masing fraksi memiliki kepentingan yang berbeda, namun berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan yang berlangsung Selasa (1/10/2019) siang di DPRD Kota Bekasi, semua fraksi diharuskan menyerahkan nama-nama anggota yang akan duduk dalam AKD.

"Kita targetkan Senin selesai dan bisa segera di paripurnakan. Setelah AKD terbentuk, kita bisa membahas APBD 2020," kata Dariyanto.

Lebih jauh, ia juga menginformasikan, bahwa pihaknya akan merubah nama fraksi menjadi Fraksi Golkar Persatuan. "Karena ada dua anggota dari PPP, maka kita akan merubah nama fraksi menjadi Golkar Persatuan," jelasnya. (lam)

Previous Post Pangdam I/BB: Pancasila Perlu Dijadikan Sumber Inspirasi
Next PostHari Batik Internasional Diperingati di Kuala Lumpur