BEKASI - Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak parkir dan reklame pada Tahun Anggaran 2019, diharapkan Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz tidak terulang. Kendati begitu, Abdul Muin menegaskan, pihaknya terus menyelidiki dugaan kebocoran tersebut.

"Indikasi kebocoran yang kita lihat ada dua, di parkiran dan reklame yang tidak tercapai sesuai target. Makanya, ini yang akan kita cari tahu permasalahannya ada dimana," kata Abdul Muin usai melakukan inspeksi mendadak terkait PAD di beberapa hotel dan perparkiran, Rabu (29/1/2020).

Dalam sidak di sekitar Bekasi Cyber Park, Abdul Muin menemukan adanya beberapa titik parkir liar. Ia menduga titik tersebut menjadi salah satu penyebab kebocoran PAD, sekaligus membuat resah pengelola parkir dan akses lalu lintas pengunjung mall.

"Ini lah yang akan kita sikapi semuanya. Adapun yang jelas target PAD Tahun ini sebesar Rp5,8 triliun harus tercapai 100 persen," katanya.

Selain kedua hal tersebut, Abdul Muin juga mengungkapkan, adanya penurunan pendapatan di beberapa hotel. Ia khawatir penurunan tersebut berdampak terhadap pencapaian PAD Kota Bekasi 2020.

"Hasil sidak hari ini, ada penurunan pendapatan pada Hotel Horison, tapi di Hotel Aston malah sebaliknya. Di Aston ini semenjak ada Liga Indonesia banyak yang menginap di sana," ungkap dia.

Lebih jauh, dia merinci, beberapa penurunan terjadi di beberapa sektor lain, seperti Pajak Hiburan dan Restoran. Karena itu, Abdul Muin mendesak Bapenda Kota Bekasi lebih terbuka dan transparan dalam menyasar semua sektor pendapatan.

"Kita ingin mengclearkan. kita dikasih data dari Bapenda per minggu secara global. Nah kita nanti mau lihat dimana persoalan yang menyebabkan pajak Hotel, parkir, restoran, apartemen dan reklame yang jauh daripada target PAD," tandasnya. (lam)