TAPANULI UTARA - Kenaikan premi BPJS Kesehatan secara nasional untuk Kelas I dari Rp 80.000 jadi Rp 160.000, Kelas II dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 dan Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, memunculkan multiplier effect.

Salah satunya, banyak warga mengantongi BPJS Kesehatan Mandiri datang ke kantor perwakilan BPJS Tarutung untuk turun Kelas dari Kelas I ke II, dan juga sebaliknya II ke III.

Tidak hanya itu saja yang paling berpengaruh yakni coveran dana APBD Taput setiap tahun digelontorkan untuk menjamin kesehatan warga kurang mampu dan miskin melalui Kartu Jamkesda kuotanya berkurang.

Kadis Kesehatan melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan Dintar Hutabalian, Rabu (8/1/2020) membenarkan turunnya kuota penerima Jamkesda bagi warga kurang mampu dan miskin.

Dengan naiknya premi BPJS Kesehatan Pemerintah untuk Kelas III dari Rp 23.000 jadi Rp 42.000, membuat naiknya beban APBD sekitar kurang lebih Rp 7 miliar.

“Kenaikan premi BPJS Kesehatan telah dinaikkan per Agustus oleh Pusat dan selisih kenaikan itu memang telah ditanggung Pemerintah hingga Desember 2019," ungkapnya.

Dan untuk per 1 Januari 2020 hingga seterusnya, Pemerintah Pusat tidak menanggung angka kenaikan melainkan diserahkan ke Kota maupun Kabupaten.

“Makanya, seharusnya tahun 2020 jumlah penerima Jamkesda bagi warga kurang mampu dan miskin seharusnya dimasa kepemimpinan Bupati Nikson naik Rp 5.000 per tahun, ini hanya bisa naik Rp 500 dari 30.000 yang dicover sebelumnya," katanya.

Pemicunya akibat kenaikan premi BPJS Kesehatan yang ditanggung APBD Taput dari Rp 23.000 jadi Rp 42.000.

“Ada kenaikan Rp 19.000 yang harus ditanggulangi membuat tahun ini yang seharusnya kuota 35.000 jiwa jadi 30.500 jiwa," ujarnya. (als)