Danau Toba Wisata Berkelas, Bupati Taput: Tidak Perlu Aturan Halal atau Tidak Halal
TAPANULI UTARA - Polemik yang belakangan ini bermunculan baik di berbagai media cetak, online maupun media sosial seperti Facebook ataupun Instagram terkait adanya pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengembangkan wisata halal di kawasan Danau Toba.
Bupati Tapanuli Utara Nikson menegaskan, tidak perlu aturan pengembangan wisata halal dan tidak halal. "Pulau Bali menjadi wisata kelas dunia, tidak ada disana wisata halal maupun tidak halal. Adat istiadat setempat berjalan semestinya bahkan itulah yang dijual ke Wisman," ujar Nikson kepada palapapos.co.id, Sabtu (31/8/2019).
Tidak hanya itu, Gubsu juga berkeinginan membentuk tim percepatan kesuksesan pariwisata kawasan Danau Toba seperti penanganan limbah industri dan limbah rumah tangga hingga penataan keramba jaring apung.
Bupati Nikson sangat mengapresiasi demi keindahan dan kebersihan Danau Toba sangat diperlukan. "Ada saatnya nanti kita kepala daerah sekawasan Danau Toba duduk bicara bagaimana menanganinya, apakah itu bisa berbentuk Perda agar warga tidak membuang limbahnya ke Danau Toba," tambahnya.
Terkait penataan hewan berkaki empat agar tidak sembarangan dipotong ditempat umum, Bupati Nikson juga sepakat agar tidak mengganggu lingkungan wisata Danau Toba.
"Namun kita juga harus menghargai kearifan maupun adat istiadat setempat. Ini butuh pendekatan dan memang memotong hewan tidak pernah dilakukan di daerah kawasan Wisata Danau Toba," tambahnya.
Nikson memandang wisata halal tidak perlu diterapkan di Danau Toba mengingat Sumut yang heterogen dan Kawasan wisata Danau Toba sangat homogen yang terikat dalam kekristenan maupun kentalnya adat istiadat yang sampai saat ini masih berjalan.
"Saya yakin Mendagri tidak akan langsung menyetujui Perda Gubsu dan kami juga selaku Kepala Daerah se-kawasan Danau Toba juga punya hak untuk dilibatkan dalam pembuatannya sehingga tetap menjaga kearifan lokal," ujarnya.
Nikson berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bisa mendengar aspirasi masyarakat se-kawasan Danau Toba yang tidak ingin ada penerapan wisata halal ataupun tidak halal.
"Kita yakin Pak Gubsu sangat arif menyikapinya dan juga Saya berharap warga se-kawasan Danau Toba tidak perlu kasar dalam menyampaikan pesannya ataupun komentarnya. Mari kita jaga falsafah Dalihan Natolu dengan menunjukkan Suku Batak masyarakat yang beradab (Anak Ni Raja Boru Ni Raja) dan penuh kasih dalam menyampaikan aspirasi," pintanya. (als)