BEKASI- Pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pembahasan KUA PPAS APDB Tahun Anggaran 2023 diwarnai aksi walk out oleh Sholihin dan H.Bambang Supriyadi Fraksi Golkar Persatuan. Hal tersebut dilakukan karena tidak disediakannya anggaran untuk pesantren. Senin (22/8/2022).

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar Persatuan, Sholihin menyatakan, dirinya sangat kecewa dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono lantaran tidak memberikan anggara untuk pesantren.

"Saya sangat kecewa karena Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono tidak menganggarkan melalui APBD anggaran untuk pesantren,"ucapnya usai Paripurna.

Terlebih pria yang akrab disapa Gus Shol itu menegaskan, bahwa pesantren memiliki sejarah panjang dan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia pun menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi jangan begitu saja melupakan pesantren.

"Pesantren memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, jadi tidak bisa dilupakan begitu saja,"ucapnya.

Terpisah, anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Faisyal Hermawan membantah tentang pernyataan Sholihin yang mengatakan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono tidak menganggarkan di APBD Kota Bekasi untuk pesantren.

"Terkait realisasi anggaran, seharusnya dibunyikan dong di saat rapat Banggar, berjibaku dong di rapat Banggar, jangan malah bunyi di situ. Karena Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi sangat mendukung pesantren dengan memerintahkan pasukannya yakni Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi untuk mengawal habis terkait terbitnya Perda Pesantren,”katanya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bang Faisyal menegaskan, pembahasan anggaran itu sudah selesai di rapat Banggar, sedangkan pengesahannya di rapat Paripurna.

"Mayoritas fraksi kan sudah setuju, bahkan Fraksi Golkar Persatuan pun setuju, kok dia walk out sendirian?," katanya dengan nada bertanya.

Namun Faisyal tetap menghargai apa yang disuarakan Gus Shol di saat rapat Paripurna, terlebih itu adalah hak pribadi Sholihin sebagai anggota DPRD.

"Apapun itu adalah haknya beliau sebagai anggota DPRD yang memiliki hak bicara dan hak berpendapat. Dan kita tidak bisa melarang haknya,"tukasnya.

Penulis : Yudha