IST.

Sengketa Tanah Ahli Waris Uji Bin Otong vs Lippo Memanas, PN Cikarang Turun Langsung ke Lokasi

KABUPATEN BEKASI - Sengketa lahan antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo kembali memasuki tahap pembuktian. Pengadilan Negeri (PN) Cikarang menggelar pemeriksaan setempat (PS) di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026), untuk mencocokkan kondisi fisik objek sengketa dengan dokumen serta peta pertanahan yang menjadi dasar perkara.

Lokasi pemeriksaan berada tidak jauh dari kawasan Distrik 1 Meikarta. Agenda ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian guna memastikan letak, batas, dan kesesuaian objek tanah yang diperselisihkan para pihak.

Kuasa hukum ahli waris Uji Bin Otong, Bambang Pratama, mengatakan objek sengketa yang diperiksa merupakan lahan yang diklaim ahli waris berdasarkan dokumen girik dan catatan pertanahan yang mereka miliki.

Menurut dia, sebagian bidang tanah tersebut bersinggungan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diklaim milik Lippo.

"Hari ini kami melaksanakan sidang lokasi sebagai lanjutan perkara melawan Lippo di PN Cikarang. Lokasinya di Cibatu, Cikarang Selatan, tidak jauh dari Distrik 1 Meikarta. Yang kami periksa sekitar 2,8 hektare yang terbagi dalam dua bidang girik dan bersinggungan dengan SHGB milik Lippo," ujar Bambang.

Pemeriksaan setempat dihadiri para pihak yang berperkara, termasuk ahli waris dan kuasa hukumnya, pihak Lippo, pemerintah desa, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam proses tersebut, petugas BPN melakukan pengukuran untuk mencocokkan posisi bidang tanah dengan peta pertanahan. Namun, hasil pengukuran tidak langsung disampaikan kepada para pihak di lokasi.

Hal itu menjadi keberatan dari pihak penggugat. Bambang menilai hasil pengukuran seharusnya dapat diketahui bersama saat pemeriksaan berlangsung agar seluruh pihak memperoleh informasi yang sama mengenai posisi dan batas objek sengketa.

"Kami tadi keberatan karena hasil ukurannya tidak langsung kami dapatkan. Informasinya dari BPN akan diberikan ketika persidangan. Bagi kami, ini penting karena pemeriksaan setempat seharusnya bisa diketahui para pihak secara terbuka," katanya.

Selain persoalan hasil pengukuran, pemeriksaan lapangan juga terkendala cuaca. Hujan yang turun di lokasi membuat majelis hakim belum dapat meninjau seluruh objek sengketa.

Dari dua lokasi yang direncanakan untuk diperiksa, baru satu yang berhasil ditinjau. Pemeriksaan terhadap lokasi lainnya dijadwalkan dilanjutkan pada agenda berikutnya.

"Karena situasi hujan, tadi pemeriksaan belum bisa dilakukan seluruhnya. Jadi masih ada satu lokasi yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya," ujar Bambang.

Pihak ahli waris juga menyoroti kondisi patok batas di lapangan. Menurut Bambang, sejumlah patok yang sebelumnya pernah dipasang sudah tidak ditemukan lagi atau telah dirubuhkan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya pergeseran batas tanah yang menjadi objek sengketa.

"Sebelumnya kami sempat membuat pagar dan patok di dalam tanah. Tetapi sekarang sudah banyak yang dirubuhkan. Kami khawatir jangan-jangan patok atau batasnya sudah bergeser," katanya.

Untuk memastikan posisi bidang tanah, pihak ahli waris mengaku tidak hanya berpedoman pada dokumen girik. Mereka juga mencocokkan hasil pemeriksaan dengan peta ukur yang dibuat bersama BPN pada 2017.

Menurut Bambang, dokumen hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan kesesuaian letak tanah yang diklaim ahli waris dengan kondisi aktual di lapangan.

"Dasarnya tetap dari girik yang kami punya. Kami juga pernah melakukan pengukuran dengan BPN pada 2017 dan sudah ada gambar ukurnya. Jadi tadi kami mencocokkan antara dokumen itu dengan kondisi di lapangan," ujarnya.

Bambang menegaskan keberadaan SHGB yang diklaim pihak Lippo tidak serta-merta mencakup seluruh bidang tanah yang disengketakan.

Menurutnya, terdapat bagian-bagian tertentu yang diduga bertumpang tindih dengan lahan yang diklaim ahli waris berdasarkan girik.

"SHGB itu secara keseluruhan memang besar, tetapi menurut kami tidak mencakup seluruh objek yang kami klaim. Ada bagian yang bertindihan dengan tanah yang berdasarkan girik kami merupakan bagian dari objek sengketa," katanya.

Dalam pemeriksaan setempat tersebut, Bambang menyebut tidak ada bantahan langsung dari pihak Lippo terhadap titik-titik lokasi yang ditunjukkan oleh ahli waris.

"Pihak Lippo tadi tidak ada bantahan. Mungkin mereka juga melihat bahwa lokasi yang kami tunjuk memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi tentu soal kepemilikan tetap menjadi materi persidangan," ujarnya.

Menurut Bambang, transparansi hasil pengukuran menjadi isu penting dalam pemeriksaan setempat. Ia berpendapat setiap titik patok yang diukur semestinya dicatat koordinatnya, diketahui bersama para pihak, dan dituangkan dalam berita acara yang dapat diverifikasi secara langsung di lapangan.

"Seharusnya di setiap titik patok, BPN memasang tanda pemeriksaan, melakukan pengukuran dengan alat, kemudian mengeluarkan titik koordinatnya. Titik itu dicatat dan diketahui bersama para pihak, termasuk majelis hakim, BPN, tergugat dan penggugat," kata Bambang.

Ia juga mempertanyakan belum diterimanya berita acara maupun hasil pengukuran saat pemeriksaan berlangsung. Menurut dia, dokumen tersebut penting untuk menghindari perbedaan penafsiran setelah agenda pemeriksaan selesai dilakukan.

"Kami khawatir kalau hasilnya tidak dikeluarkan atau tidak diketahui bersama di tempat, nanti bisa menimbulkan persoalan. Karena itu kami meminta semuanya transparan dan dapat dicocokkan bersama," katanya.

Meski demikian, Bambang menegaskan pihak ahli waris tidak bermaksud menghambat jalannya persidangan. Mereka hanya meminta seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan dapat diverifikasi oleh semua pihak.

Sengketa tanah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ahli waris Uji Bin Otong mengklaim memiliki dasar kepemilikan atas lahan yang disengketakan dan mempertanyakan proses peralihan hak yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertifikat yang diklaim pihak Lippo.

Perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang saat ini masih berada pada tahap pembuktian. Sebelumnya, majelis hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat sehingga pemeriksaan pokok perkara berlanjut.

Dalam persidangan, pihak ahli waris juga mempertanyakan dokumen asal-usul tanah serta proses peralihan hak yang menjadi dasar penerbitan SHGB.

Mereka mengaku tidak pernah mengetahui adanya transaksi penjualan tanah oleh keluarga Uji Bin Otong, sehingga persoalan tersebut menjadi salah satu pokok sengketa yang masih harus dibuktikan melalui dokumen dan keterangan para pihak.

Sementara itu, hingga tahap pemeriksaan setempat berlangsung, pihak Lippo maupun BPN belum menyampaikan tanggapan substantif terkait klaim ahli waris mengenai dasar peralihan hak dan proses penerbitan sertifikat.

Dengan pemeriksaan setempat yang belum rampung, sengketa lahan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yang harus diuji di persidangan.

Selain mengenai pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan, perkara ini juga menyangkut kesesuaian antara dokumen girik, hasil pengukuran pertanahan, batas fisik di lapangan, serta bidang SHGB yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak.

Agenda pemeriksaan lokasi berikutnya diharapkan dapat memperjelas batas objek sengketa sekaligus melengkapi proses pembuktian sebelum majelis hakim mengambil keputusan atas perkara tersebut. (***).

Previous Post Wisata Air Kalimalang Resmi Dibuka, Pengunjung Nikmati Diskon Wahana hingga 50 Persen
Next PostGelar Adira Expo di Kota Bekasi, Adira Finance Tawarkan Peluang Bebas Angsuran Lewat Program HARCILNAS