KOTA BEKASI - Banjir kiriman dari luapan Sungai Bekasi masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi warga Harapan Baru, Bekasi Utara. Untuk mengatasi masalah tersebut, DPRD Kota Bekasi mengusulkan normalisasi sungai serta pembangunan kolam retensi (polder) di lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT).

Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, menyebut Harapan Baru termasuk wilayah yang paling terdampak banjir, baik akibat curah hujan lokal maupun kiriman dari daerah lain.

“Wilayah Harapan Baru ini banyak berbatasan dengan Sungai Bekasi. Kalau meluap, apalagi kiriman, meski di sini tidak hujan tetap bisa terkena banjir,” ujarnya usai menggelar reses di RW 05, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Minggu (15/2/2026).

Rizki mengapresiasi kehadiran anggota DPR RI, Sudjatmiko, dari Komisi V yang membidangi Pekerjaan Umum. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat tingkat pusat di reses kali ini diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir yang membutuhkan kewenangan pemerintah pusat.

“Beliau mendengar langsung dan memahami kondisinya. Ini sudah menjadi konsentrasi beliau sejak tahun lalu, agar tahun ini bisa segera ada solusi,” kata Rizki.

Ia merinci beberapa langkah yang diusulkan untuk mengatasi banjir kiriman. Pertama, normalisasi atau pengerukan Sungai Bekasi agar tidak dangkal. Kedua, pembangunan kolam resapan atau polder di lahan PJT yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Dengan adanya resapan ini, tingkat kebanjiran bisa terurai atau bahkan diminimalisir ketika terjadi kiriman air di wilayah sini,” jelasnya.

Rizki menekankan pentingnya normalisasi Sungai Bekasi segera dilakukan, guna mencegah tanah longsor yang berpotensi menggerus lahan warga, termasuk area pemakaman maupun permukiman.

Terkait pembangunan polder, politisi PKB Kota Bekasi itu menyampaikan bahwa usulan akan diajukan tahun ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Lahannya milik PJT, anggarannya dari kementerian untuk membangun polder. Nantinya Pemerintah Kota Bekasi akan terlibat dalam proses administrasi dan sinergi program,” ungkapnya.

Sambil menunggu realisasi polder dari pemerintah pusat, Rizki mengimbau masyarakat untuk membuat biopori atau lubang resapan air secara mandiri. Program ini bahkan bisa disinergikan dengan dana Bekasi Keren senilai Rp100 juta per RW.

“Masyarakat bisa punya cara sendiri untuk menangani banjir, minimal meminimalisir dampaknya ketika hujan datang,” pungkasnya. (ADV).