KOTA BEKASI - Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bekasi menyampaikan pandangan mereka terkait rencana pembangunan kawasan Wisata Air Kalimalang yang ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Mereka menilai proyek ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian warga, namun menekankan pentingnya perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, serta pendampingan dari pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha kecil.

Para pelaku UMKM menegaskan bahwa pelibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan sangat penting. Menurut mereka, pembangunan kawasan wisata berskala besar harus dibahas secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pelaku UMKM, seniman, budayawan, akademisi, hingga komunitas lokal.

“Harus ada forum dialog. Pemerintah, UMKM, seniman, budayawan, akademisi, semua duduk bersama untuk bicara secara objektif. Jangan sampai proyek sebesar ini hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujar Barito Hakim Putra, tokoh UMKM Bekasi.

Barito juga menyoroti persoalan yang kerap muncul saat kawasan komersial baru dibuka, seperti adanya kelompok atau individu yang menguasai area tertentu dan menerapkan syarat subjektif bagi pedagang yang ingin berjualan.

“Sering terjadi ada kelompok atau individu yang mengatasnamakan wilayah. Mau masuk harus bayar, bukan berdasarkan kualitas. Ini yang harus dihindari,” tegasnya, Minggu (28/12/2025).

Ia menekankan bahwa penempatan pelaku UMKM di kawasan Wisata Air Kalimalang harus dilakukan secara objektif, berdasarkan kelayakan produk, cita rasa, kemasan, serta kesiapan usaha. Pemerintah juga diminta tidak sekadar menempatkan UMKM tanpa proses pendampingan.

“Kalau ada UMKM yang belum siap, jangan dimatikan. Pemerintah harus mendampingi, memberi pelatihan, memperbaiki kualitas produk dan kemasan. Jangan menciptakan UMKM ‘jadi-jadian’ hanya untuk mengisi tempat,” tambahnya.

Menurut Barito, pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator pemasaran, sekaligus pendamping bagi pelaku usaha kecil. Ia mengusulkan agar pendampingan langsung ke wilayah kembali diaktifkan seperti sebelum masa pandemi, ketika perangkat daerah rutin mendatangi sentra-sentra UMKM di tingkat kelurahan.

“Kota Bekasi adalah kota barang dan jasa. Ketika warga membangun UMKM, itu sudah membantu menekan angka pengangguran. Ini harus dilihat sebagai peluang, bukan beban,” jelasnya.

Selain aspek UMKM, Barito juga menyoroti persoalan yang masih dihadapi di kawasan Kalimalang, khususnya terkait pedagang yang sebelumnya berjualan di sekitar lokasi namun digusur tanpa relokasi yang jelas.

“Banyak UMKM yang dibersihkan, tetapi belum disiapkan tempat relokasi dan solusinya. Padahal mereka justru membantu ekonomi keluarga tanpa membebani pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa akses jalan, fasilitas parkir, serta infrastruktur pendukung lainnya masih menjadi persoalan krusial yang perlu dibenahi sebelum kawasan Wisata Air Kalimalang resmi dibuka.

“Kalimalang punya potensi besar, tetapi aksesnya masih sulit. Parkir belum tersedia, jalan menuju lokasi belum nyaman. Ini harus dipikirkan sejak awal,” tambahnya.

Dalam diskusinya bersama para penggiat seni dan budaya di Kota Bekasi, Barito menyampaikan harapan agar Kalimalang tidak hanya menjadi kawasan hiburan dan kuliner, tetapi juga ruang edukasi dan seni.

“Bekasi belum memiliki museum. Tidak harus bangunan bersejarah, kita bisa membangun museum seni atau budaya sendiri yang menjadi ikon kota,” katanya.

Beberapa usulan pun mengemuka, seperti penyediaan area mural, panggung musik, ruang teater, taman baca ramah anak, serta ruang aktivitas komunitas. Menurut Barito, potensi seniman dan komunitas di Kota Bekasi cukup besar dan hanya membutuhkan ruang untuk berekspresi.

“Seniman Bekasi banyak, musisi banyak, komunitas juga ada. Tinggal diberi ruang,” ujarnya.

Barito juga mengungkapkan bahwa hingga kini komunitas UMKM dan penggiat seni belum pernah melihat blueprint atau denah resmi rencana pengembangan Wisata Air Kalimalang. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah membuka ruang diskusi publik secara rutin dan transparan.

“Blueprint-nya kami belum lihat. Publik perlu tahu mana area UMKM, mana area keluarga, dan mana area wisata air. Jangan sampai pembangunan berjalan tanpa transparansi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Barito mendorong adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Wisata Air Kalimalang.

“Ini bukan zamannya saling menjatuhkan. Kota Bekasi akan maju kalau ada kolaborasi. Pemerintah harus rendah hati dan mau mendengar ide dari masyarakat,” pungkasnya.