KOTA BEKASI – Sejak dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong banyak pengusaha berlomba mendirikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tidak hanya kalangan pengusaha, sejumlah anggota DPR daerah pun diduga memiliki dapur SPPG di daerah pemilihannya masing-masing.

Namun, pada Selasa (24/2/2026), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kader partai di tiga pilar struktural, legislatif, dan eksekutif agar tidak memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan finansial.

Kendati demikian, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengakui bahwa dirinya memiliki data kader PDI Perjuangan se-Jawa Barat yang sudah mendirikan dapur SPPG.

“Ya ada lah. Ada yang memang terus terang, ada juga yang mungkin tidak melaporkan atau menggunakan nama orang lain. Tapi kita akan pantau terus, datanya sih ada,” ujarnya kepada palapapos.co.id, Kamis (7/5/2026).

Lebih lanjut, Ono mengimbau kader partai yang sudah terlanjur memiliki dapur SPPG untuk menjaga integritas dan memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan.

“Intinya, bagi yang belum memiliki dapur SPPG jangan sampai masuk ke wilayah itu. Sedangkan bagi yang sudah, dipastikan pertama tidak ada kasus keracunan. Kedua, apa yang dianggarkan misalnya Rp10 ribu harus benar-benar diperuntukkan bagi penerima,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa sebagian dapur SPPG menyisihkan keuntungan di luar anggaran Rp10 ribu per porsi.

“Karena informasinya dapur-dapur itu sudah menyisihkan keuntungan tersendiri di luar Rp10 ribu itu, maka kita ingin memastikan masyarakat terus mengawal program ini,” tutupnya. (Yud).