TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan berjanji akan memperjuangkan aspirasa masyarakatnya.Desa Rahut Bosi Onan dan Desa Rahut Bosi, Kecamatan Pangaribuan. Hal tersebut disampaikan menggapi saspirasi masyarakat didampingi Kepala Desa masing-masing terkait  Pendirian Unit Sekolah Baru (PUSB) di Rumah Dinas, Selasa (5/4/2022),

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan  saat menerima masyarakat yang menyampaikan aspirasi didampingi Ketua DPRD Poltak Pakpahan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Rudi Nababan, Kepala Badan Bappeda Luhut Aritonang dan Kadis Pendidikan Bontor Hutasoit menyatakan kesiapan semua yang hadir  untuk mengawal usulan.

"Secepatnya Saya akan mengirimkan surat ke Pak Gubernur dan Ketua DPRDSU, mudah-mudahan bisa tahun ini, dan saya pribadi sangat mendukung sekali karena program wajib belajar  merupakan amanat undang-undang,"katanya.

Amanat itu sebut Nikson pada pasal 31 yaitu, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UUD 1945.

Dipertegas lagi dalam Undang undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau sisdiknas.

Namun belakangan ini ada sistem penerimaan siswa baru dilematis bahkan dinilai sangat bertentangan terutama di kecamatan yang hanya memiliki satu sekolah negeri.

"Ada Kecamatan, letak beberapa desa sangat jauh dari pusat kota, sehingga sistem Zonasi yang merugikan anak anak kita. Jadi sistem zonasi sangat bertentangan dengan program Sisdiknas dan wajib belajar," tambahnya

Untuk itu, Nikson mengungkapkan selaku Bupati bersama Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan akan berjuang bersama Kepala Desa agar di Rahut Bosi dan Rahut Bosi Onan berdiri SMA Negeri baru.

Edison Gultom mewakili orang tua dan warga mengakui selalu kewalahan setiap penerimaan siswabaru untuk tingkat SMA.

"Anak-anak kami mau masuk SMA banyak yang tidak akan mendapat bangku karna kuota satu SMA Negeri terbatas karena hanya satu di Kecamatan Pangaribuan, makanya kami siapkan lahan pak Bupati," ungkap Edison Gultom.

Jumaga Gultom Kepala Desa Rahut Bosi Onan, mengharapkan Sekolah Menengah Atas yang diusulkan warga Desa Rahut Bosi dan Rahut Bosi Onan segera terwujud.

Pasalnya, dipercepatnya pembangunan SMA untuk menyelasikan masalah zonasi karena jau dari sekolah yang ada. “Anak-anak kami dari dua desa tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor zonasi,” keluhnya.

Senada dikatakan Raklan Gultom, Kepala Desa Rahut Bosi membuat mereka menyampaikan aspirasi melalui Ketua DPRD Poltak Pakpahan dan Fraksi Rudi Nababan, agar anak- anak dari desanya  yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA bisa sekolah. Sebab dampak dari sistim  sonasi sehingga anak-anak Desa  Rahut bosi, dan Rahut Bosi Onan inin melanjutkan sekolah ke SMA harus  ke Balige maupun ke Medan.

"Akibatnya, para orang tua mengeluarkan biaya yang besar,"ungkapnya.

Poltak mengungkapkan seharusnya Pangaribuan diusul dua SMA baru, namun satu saja untuk didirikan terlebih dulu.

"Kita sudah sampaikan ke Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara melalui Tuani Lumbantobing, melalui Pra Musrembang Provinsi Sumatera Utara di Prapat, Danau Toba di Hotel Niagara, Pemkab Taput melalui Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat juga mengusulkan hal yang sama, Pendirian Unit Sekolah Baru di Kecamatan Pangaribuan serta pada Desk antara OPD Teknis Tapanuli Utara dan OPD Teknis Pemprov Sumatera Utara mengusulkan Pendirian Unit Sekolah Baru, jadi hal pengusulan pendirian sekolah baru sudah dua (2) kali,"ujar Poltak.

Dari informasi pengusulan Pendirian Unit Sekolah Baru SMA direncanakan di lokasi Pertanian Pagaran yang terletak di Desa Rahut Bosi Onan, Kecamatan Pangaribuan.

Penulis : Alponso