BEKASI - Dipastikan Layanan Kesehatan Masyarakat (LMK) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap berjalan di Kota Bekasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati menanggapi adanya polemik terkait layanan kesehatan yang di danai APBD. Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Bekasi memfokuskan layanan kesehatan LKM-NIK pada rumah sakit (RS) milik Pemerintah. Jumat (25/3/2022).

“Masyarakat jangan khawatir karena tetap masih berlaku LKM-NIK. Hanya yang membedakan tempat layanan kesehatannya saja, saat ini layann di rumah sakit milik Pemerintah,"tegasnya.

Lebih lanjut, kepada palapapos.co.id ia mengatakan, terkait pemberhentian kerjasama dengan LKM – NIK dengan Rumah Sakit Swasta bukan karena anggaran, namun Pemerintah Kota Bekasi ingin memaksimalkan fungsi layanan kesehatan yang ada.

“Anggaran tetap ada untuk LKM-NIK. Pastinya saat ini kita fokuskan pada RS milik Pemerintah. Dengan tujuan memaksimalkan fungsi dari pada rumah sakit kita. Kita harus bangga punya RS sendiri, dan sebagai bukti Pemerintah hadir dengan terus membagun rumah sakit tipe C dan D selain terus mengembangkan pelayanan yang sudah ada diantaranya tipe A yaitu RSUD Kota Bekasi. Semua itu untuk masyarakat dang tidkak ada salahnya kita maksimalkan,”ujarnya.

Lanjut  Tanti menegaskan, untuk fasilitas sesuai dengan level sudah lengkap. Kedepannya pihaknya akan lakukan evaluasi untuk melakukan kerjasama dengan RS Swasta dalam LKM-NIK.

Sekedar informasi, Pemerintah Kota Bekasi mulai tanggal 1 April 2022 program Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK (LKM-NIK) tetap berjalan. Layanan LKM-NIK berlaku pada RS Pemerintah di Kota Bekasi, DKI dan Bogor, yaitu RS Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi, RSUD Tipe D Pondokgede, RSUD Tipe D Bantargebang, RSUD Tipe D Jatisampurna, RSUD Tipe D Bekasi Utara, RSCM Jakarta, RSJP Harapan Kita Jakarta, RS Jiwa dr Soeharto Heerdjan Jakarta, dan RS dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.

Penulis : Yudha